Mahfud MD: Pilkada Bisa Langsung maupun Tidak Langsung, Sesuai Putusan MK
JAKARTA Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD menegaskan, pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia dapat digelar secara langsung maupu
POLITIK
MEDAN — Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Utara, Naslindo Sirait, mengundurkan diri dari jabatannya setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan dana penyertaan modal pada Perusda Kemakmuran Mentawai.
Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, membenarkan pengunduran diri tersebut. Menurut dia, Naslindo memilih mundur agar dapat fokus menjalani proses hukum yang sedang berjalan.
"Iya kan beliau kena kasus hukum. Jadi beliau menyampaikan pengunduran diri untuk mengikuti proses hukum," kata Bobby kepada wartawan di Medan, Selasa, 10 Maret 2026.Baca Juga:
Bobby menyebutkan surat pengunduran diri tersebut baru disampaikan pada hari yang sama. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga belum menentukan pengganti Naslindo sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UKM.
"Belum ada keputusan, karena pengunduran diri baru hari ini," ujar Bobby.
Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai menetapkan Naslindo sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan dana penyertaan modal pada Perusda Kemakmuran Mentawai untuk tahun anggaran 2018 hingga 2019.
Dalam perkara yang sama, penyidik juga menetapkan satu tersangka lain berinisial YD. Keduanya diketahui pernah menjabat sebagai Dewan Pengawas Perusda Kemakmuran Mentawai pada periode 2017–2020.
Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai, R. Ahmad Yani, mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi sejumlah alat bukti.
"Penetapan tersangka berdasarkan hasil penyidikan dari pemeriksaan saksi, ahli, alat bukti surat, serta hasil gelar perkara," kata Ahmad Yani.
Berdasarkan hasil audit internal bidang pengawasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, perkara tersebut diduga menimbulkan kerugian negara sekitar Rp7,8 miliar.
Penyidik masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut. Proses hukum terhadap para tersangka saat ini masih berlangsung.*
(sp/dh)
JAKARTA Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD menegaskan, pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia dapat digelar secara langsung maupu
POLITIK
PEKANBARU Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi melimpahkan berkas perkara Gubernur Riau nonaktif Abdul
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara, Dr. Harli Siregar, bersama Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan, Ridwan Sujana,
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi II DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama sejumlah pakar hukum tata negara, Selasa (10/3/2026), untuk
POLITIK
JAKARTA Partai Amanat Nasional (PAN) resmi memberhentikan Muhammad Fikri Thobari dari jabatan struktural partai setelah Bupati Rejang Le
POLITIK
DENPASAR Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, Eem Nurmanah, memimpin pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan 51 notar
PEMERINTAHAN
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali (Kanwil Kemenkum Bali) menggelar rapat Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasi
NASIONAL
SAMOSIR Yayasan Pusuk Buhit secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepanitiaan Gerakan Menanam Sejuta Pohon dan Tebar Sejuta Bibi
NASIONAL
JAKARTA Komisi Informasi Pusat (KIP) mengabulkan sebagian permohonan sengketa informasi publik yang diajukan aliansi Bongkar Ijazah Joko
POLITIK
MEDAN Warga di kawasan Gang Seroja, Jalan Panglima Denai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara, digegerkan dengan penemuan
PERISTIWA