Yaqut juga menambahkan bahwa pengalihan status penahanannya menjadi tahanan rumah merupakan permohonan dari pihak keluarganya.
"Permintaan kami," kata Yaqut singkat, tanpa menjelaskan lebih lanjut.
Meskipun sebelumnya Yaqut dapat menjalani tahanan rumah, KPK memutuskan untuk memindahkan kembali penahanannya ke rumah tahanan KPK agar proses penanganan kasusnya dapat berjalan dengan lebih terstruktur dan efisien.
Kasus yang melibatkan Yaqut Cholil Qoumas terkait dugaan korupsi kuota haji terus berjalan. KPK berharap proses hukum ini dapat berjalan dengan cepat dan transparan.
Asep Guntur Rahayupada juga menegaskan bahwa pengalihan penahanan kembali ke rutan ini dilakukan agar penanganan perkara dapat berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan.
"Ini untuk memastikan penanganan perkara berjalan sesuai prosedur," tambah Asep.
KPK juga berkomitmen untuk melanjutkan penegakan hukum dengan akuntabilitas dan transparansi, serta memastikan agar proses hukum ini tidak terhambat oleh faktor apapun.*
(dcn/ad)
JAKARTA Sidang perdana pakar telematika Roy Suryo dalam perkara dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke7
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) berencana membuat aplikasi yang memungkinkan sekolah memberikan penilaian terhadap Satuan Pelayanan Pe
NASIONAL
JAKARTA Seorang perwira menengah Polri berinisial Kombes F yang bertugas di lingkungan Bareskrim Polri dilaporkan oleh warga negara Mala
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, mengungkap kondisi kliennya setelah mengetahui perbedaan agama turut dicantumkan dalam
ENTERTAINMENT
OlehFirdaus ArifinPERGANTIAN Menteri Keuangan selalu melampaui urusan administratif. Di balik pembacaan sebuah keputusan presiden tersimpan
OPINI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk, Adrianto Pitojo Adhi, sebagai tersangka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq setelah politikus Partai Golkar itu terjaring operasi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita 38 obyek aset berupa tanah dan bangunan dalam perkara dugaan pemerasan dan tindak pidana penc
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menjelaskan tindak pidana asal yang mendasari perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) deng
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pemerintah tengah mempertimbangkan wacana penerapan pemilihan secara e
HUKUM DAN KRIMINAL
