Polemik Tahanan Eks Menag Yaqut Bikin Gaduh, KPK Minta Maaf

JAKARTA – Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Asep Guntur Rahayu, menyampaikan permohonan maaf kepada publik atas kegaduhan terkait pengalihan status penahanan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas.

Permohonan maaf tersebut disampaikan Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (27/3/2026).

Ia juga mengapresiasi dukungan masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan lembaganya.

Baca Juga:

• Mantan Kepala KSOP Belawan Ditahan Kejati Sumut, Diduga Terlibat Korupsi PNBP

"Pada momentum Lebaran ini, kami memohon maaf atas kegaduhan yang terjadi," ujar Asep kepada wartawan.

Asep menjelaskan, keputusan pengalihan status penahanan Yaqut tidak diambil secara individu, melainkan melalui forum rapat pimpinan (rapim) setelah menerima permohonan dari pihak keluarga.

"Ini bukan keputusan pribadi, melainkan keputusan lembaga yang telah melalui proses ekspose," katanya.

Dalam rapat tersebut, KPK mempertimbangkan sejumlah aspek, mulai dari dasar hukum hingga dampak terhadap strategi penanganan perkara.

Asep menegaskan seluruh prosedur telah dilakukan sesuai ketentuan, termasuk pemberitahuan kepada pihak-pihak terkait sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana.

Meski demikian, polemik muncul di tengah publik. Sejumlah pihak, termasuk eks penyidik KPK Praswad Nugraha, mendesak pimpinan KPK untuk memberikan penjelasan terbuka terkait keputusan tersebut.

Praswad menilai pimpinan KPK perlu tampil ke publik untuk menjelaskan secara transparan, termasuk jika terdapat dugaan intervensi dalam pengambilan keputusan.

Sebelumnya, status penahanan Yaqut sempat dialihkan menjadi tahanan rumah pada 19 Maret 2026 setelah permohonan keluarga.

Namun, KPK kemudian kembali menahan Yaqut di Rutan KPK Cabang Merah Putih pada 24 Maret 2026.

Yaqut ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji 2023–2024.

Ia diduga mengubah komposisi kuota haji tambahan secara sepihak, dari ketentuan 8 persen untuk haji khusus menjadi 50 persen.

Selain itu, KPK juga menduga adanya praktik pungutan liar dalam pengisian kuota haji khusus yang melibatkan pihak penyelenggara perjalanan ibadah haji.

Nilai pungutan tersebut disebut mencapai ribuan dolar AS per jemaah.

Akibat praktik tersebut, negara diperkirakan mengalami kerugian hingga Rp622 miliar.

KPK menyatakan akan menyampaikan penjelasan resmi secara lebih rinci melalui konferensi pers dalam waktu dekat.*

(vo/ad)

Mantan Kepala KSOP Belawan Ditahan Kejati Sumut, Diduga Terlibat Korupsi PNBP

KPK Bantah Tuduhan Tersembunyi dalam Alihkan Penahanan Yaqut, Pastikan Proses Hukum Terbuka

Progres Kasus Kuota Haji Yaqut Cholil Qoumas: KPK Ungkap Perkembangan Terbaru

MAKI Usulkan Pembentukan Panja DPR untuk Mengusut Pengalihan Tahanan Yaqut Cholil

Sidang Vonis Kasus Korupsi Jalan Sipiongot-Batas Labuhanbatu, Topan Ginting dan Rasuli Efendi Dijadwalkan 2 April

DPR Jadwalkan RDPU Bahas Kasus Dugaan Pelecehan Ustadz SAM