JAKARTA – Langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) yang konsisten memasukkan unsur kerugian perekonomian nasional dalam tuntutan kasus korupsi mendapat apresiasi dari pakar hukum.
Menurut Suparji Achmad, Pakar Hukum dari Universitas Al Azhar Indonesia, strategi ini merupakan terobosan hukum yang kredibel dan menunjukkan komitmen Kejagung dalam memulihkan aset negara yang dicuri koruptor.
"Ada landasan normatifnya (UU) sehingga layak untuk dimasukkan (sebagai kerugian negara)," ujar Suparji, Sabtu (28/3/2026).Baca Juga:
Ia menekankan bahwa secara hukum, terdapat dua jenis kerugian yang dapat dikejar: kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian nasional.
Suparji menilai, dari sisi sosiologis, langkah Kejagung ini adalah mekanisme asset recovery yang paling efektif.
Jika Kejagung hanya fokus pada kerugian keuangan negara konvensional, pengembalian harta negara hasil tindak pidana korupsi tidak akan maksimal.
Pakar hukum ini mencontohkan keberhasilan Kejagung dalam kasus korupsi nikel dan timah, termasuk kasus yang menyentuh kerusakan lingkungan, sebagai preseden yang dapat meyakinkan hakim untuk menerima tuntutan serupa.
"Kejagung berani menuntut kerugian perekonomian yang masif supaya ke depan tidak ada tindakan koruptif, karena penggantian kerugian negara yang besar memberikan efek jera yang signifikan," tambah Suparji.
Ia yakin Kejagung mampu membuktikan actual loss dengan bantuan ahli dan data nyata, termasuk dampak kerusakan lingkungan, sesuai amanah Mahkamah Konstitusi (MK).
Langkah progresif ini diharapkan menjadi contoh bagi penegakan hukum di Indonesia dan memperkuat strategi pemulihan aset negara dari praktik korupsi yang merugikan perekonomian nasional.*
(sn/ad)
MEDAN Pemerintah Kota (Pemkot) Medan memastikan belanja pegawai di lingkungan pemerintah kota tetap terjaga di bawah batas 30 persen dar
PEMERINTAHAN
TAPANULI SELATAN Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya mendampingi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Perumahan dan K
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menghadiri pertemuan strategis bertajuk India Indonesia Business Promotion bersama
PEMERINTAHAN
JAKARTA Perum Bulog menegaskan kabar yang menyebutkan Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Letjen TNI (Purn.) Ahmad Rizal Ramdhani ditunju
NASIONAL
PADANGSIDIMPUAN Polres Padangsidimpuan berhasil menangkap seorang tersangka kasus dugaan tindak pidana cabul terhadap anak sebagaimana d
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengawali pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) sert
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) yang konsisten memasukkan unsur kerugian perekonomian nasional dalam tuntutan kasus korupsi m
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Pol. Agus Suryonugroho, menyebut bahwa hingga Sabtu (28/3/2026), sekitar 22 persen kendara
NASIONAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menegaskan Indonesia tidak tergantung pada impor pangan dari Timur T
EKONOMI
MEDAN Sebuah kecelakaan tragis terjadi di Jalan Sutrisno, Kota Medan, Jumat (27/3/2026), melibatkan dua sepeda motor yang saling bertabr
PERISTIWA
