Sidang MK soal Gibran, Zainal Arifin Mochtar: Ada “Utang” yang Harus Dibayar dari Putusan 90
JAKARTA Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menilai perkara yang mempersoalkan syarat penca
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Komisi III DPR RI akan menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait kasus dugaan korupsi pembuatan video profil desa oleh videografer Amsal Sitepu di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Senin (30/3/2026) pukul 09.00 WIB.
Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, mengatakan RDPU ini digelar merespons desakan masyarakat yang menilai kasus tersebut sarat ketidakadilan.
"Amsal Sitepu yang merupakan videografer dituduh melakukan penggelembungan anggaran atas jasa pembuatan video promosi desa. Padahal kerja videografi termasuk kerja kreatif yang tidak memiliki standar harga tertentu," ujar Habiburokhman kepada wartawan, Minggu (29/3/2026).Baca Juga:
Politisi Gerindra ini menekankan pentingnya penerapan KUHP dan KUHAP baru yang bertujuan menghasilkan keadilan substantif, bukan sekadar formalistik.
Ia menilai pengembalian kerugian negara seharusnya difokuskan pada kasus dengan nominal besar.
Sebelumnya, Amsal Sitepu dituntut dua tahun penjara, denda Rp 50 juta, dan pengembalian uang negara sebesar Rp 202.161.980 oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus dugaan korupsi proyek pengelolaan instalasi komunikasi dan informatika serta pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo.
JPU menyebut hal yang memberatkan adalah terdakwa tidak mengakui perbuatannya, bersikap berbelit-belit dalam persidangan, dan belum mengembalikan kerugian negara.
Sedangkan hal yang meringankan adalah terdakwa belum pernah dihukum.
RDPU ini diprediksi menjadi perhatian publik karena menyentuh persoalan ketidakadilan dalam penegakan hukum kasus korupsi dengan nilai proyek yang relatif kecil, namun tetap berimplikasi hukum pidana serius.*
(d/dh)
JAKARTA Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menilai perkara yang mempersoalkan syarat penca
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah akan kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja pada kuartal IV 2026. Bantuan tersebut diberikan u
EKONOMI
JAKARTA Saksi yang diajukan pemohon dalam perkara syarat pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu 2024, I Gusti Putu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 20072012, I Gusti Putu Artha, mengatakan KPU tidak dapat menolak dokumen
NASIONAL
PARLILITAN Dugaan penculikan anak di Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, memicu kepanikan hingga amuk ma
PERISTIWA
MEDAN Peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G30S tidak hanya berlangsung di Jakarta dan sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Berbagai sumb
SENI DAN BUDAYA
JAKARTA Ahli hukum tata negara dan hukum adat Yance Arizona mengungkapkan contoh diskualifikasi elektoral yang dilakukan setelah proses
NASIONAL
JAKARTA Ahli kepemiluan dan hukum pemilu Titi Anggraini menegaskan bahwa tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah, tidak lulus se
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktorat Polisi Perairan Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolair Korpolairud) Baharkam Polri menetapkan nakhoda KM Virg
HUKUM DAN KRIMINAL
LANGKAT Persadaan Marga Silima (PMS) Kabupaten Langkat menggelar pelantikan pengurus kabupaten sekaligus pengukuhan pengurus kecamatan s
NASIONAL