Qodari Ungkap Alasan Prabowo Perketat Pengawasan Ekspor Komoditas Strategis
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengungkap alasan Presiden Prabowo Subian
EKONOMI
JAKARTA – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara Harli Siregar mengungkapkan langkah lanjut terkait kasus Amsal Christy Sitepu, yang divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Medan pada 1 April 2026.
Harli menegaskan bahwa pihaknya menghormati keputusan pengadilan dan akan mengevaluasi kasus ini dengan seksama.
Amsal, yang sebelumnya dijerat dalam dugaan korupsi proyek pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, sempat menjadi sorotan karena tuduhan pengkriminalisasian yang dilayangkan kepadanya.Baca Juga:
Majelis hakim memutuskan untuk membebaskan Amsal, setelah menilai bahwa dakwaan yang disampaikan oleh jaksa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
"Kami menghormati putusan pengadilan, meski kami tetap akan melakukan evaluasi atas perkembangan perkara ini, terutama menyangkut tindak lanjut mengenai dugaan intimidasi oleh oknum jaksa," ujar Harli Siregar usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI di Senayan, Jakarta, Kamis malam (2/4/2026).
Putusan bebas tersebut datang setelah Amsal dituding melakukan mark-up anggaran dalam proyek pembuatan video profil desa.
Namun, kasus ini menuai berbagai kontroversi, di mana sejumlah pihak menilai bahwa pengadilan tidak menghadirkan bukti-bukti yang sah di persidangan, termasuk saksi ahli dari auditor yang kompeten.
Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor PN Medan, Hakim Mohammad Yusafrihardi Girsang menyatakan bahwa Amsal tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi.
Keputusan ini mengarah pada pemulihan hak-hak Amsal, termasuk kedudukan dan martabatnya yang sempat tercemar selama proses hukum berjalan.
Harli Siregar mengapresiasi kinerja Komisi III DPR RI yang telah memberikan perhatian khusus terhadap kasus ini.
Dalam RDP, Komisi III mendorong Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Kejaksaan Negeri Karo, yang dianggap tidak melaksanakan beberapa perintah pengadilan dengan baik.
Selain itu, Komisi III juga menginstruksikan agar pengusutan intimidasi yang dialami Amsal oleh sejumlah oknum jaksa dilakukan dengan tuntas.
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengungkap alasan Presiden Prabowo Subian
EKONOMI
ANYER Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak akan mampu menangani seluruh penghitungan kerugian n
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak boleh tinggal diam terkait penahanan sejumlah
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan kesiapan dana bantuan tahap lanjutan senilai lebih dari Rp1 triliun untuk mempercepat pemu
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan meluncurkan kebijakan baru yang menanggung penuh biaya pengobatan bagi warga yang menjadi korban kejahatan jala
PEMERINTAHAN
MEDAN Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menegaskan komitmennya dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Sekolah Rakyat (SR) yang saat in
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas menyebut Pemerintah Kota (Pemkot) Medan menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 17.851 pekerja informal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) memberikan penghargaan berupa bonus beasiswa senilai Rp10 juta kepada mahasiswa dengan
PENDIDIKAN
JAKARTA Delegasi Ordinariatus Castrensis Indonesia (OCI) atau Keuskupan Militer TNIPolri melakukan audiensi perdana ke Kedutaan Besar V
NASIONAL