Qodari Ungkap Alasan Prabowo Perketat Pengawasan Ekspor Komoditas Strategis
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengungkap alasan Presiden Prabowo Subian
EKONOMI
Intimidasi dan Penyalahgunaan Wewenang
Salah satu poin penting dalam kesimpulan rapat tersebut adalah dugaan intimidasi yang dilakukan oleh beberapa jaksa terhadap Amsal. Kasus ini melibatkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Wira Arizona, serta dua oknum jaksa lainnya yang dituduh melakukan pelanggaran.
Komisi III meminta agar evaluasi terhadap oknum-oknum tersebut segera dilakukan.
Komisi III juga menekankan bahwa berdasarkan KUHAP baru, keputusan bebas terhadap Amsal tidak dapat diganggu gugat, dan oleh karena itu, tidak ada upaya hukum seperti banding atau kasasi yang dapat dilakukan.
Sebagai tambahan, Harli Siregar juga menyatakan pentingnya perubahan paradigma dalam penegakan hukum, yang tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga mengedepankan keadilan restoratif dan rehabilitatif.
"Kedepan, kami ingin mengedepankan pendekatan yang lebih manusiawi dalam penegakan hukum," ujar Harli.
Kasus Amsal Sitepu menjadi salah satu contoh penting bagi Kejaksaan untuk mengevaluasi dan meningkatkan sistem penanganan perkara korupsi agar lebih adil dan transparan.
Dengan adanya rekomendasi dari Komisi III, diharapkan dapat terjadi perbaikan dalam proses hukum yang lebih mengedepankan hak-hak tersangka dan kebenaran yang sesungguhnya.*
(tm/dh)
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengungkap alasan Presiden Prabowo Subian
EKONOMI
ANYER Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak akan mampu menangani seluruh penghitungan kerugian n
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak boleh tinggal diam terkait penahanan sejumlah
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan kesiapan dana bantuan tahap lanjutan senilai lebih dari Rp1 triliun untuk mempercepat pemu
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan meluncurkan kebijakan baru yang menanggung penuh biaya pengobatan bagi warga yang menjadi korban kejahatan jala
PEMERINTAHAN
MEDAN Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menegaskan komitmennya dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Sekolah Rakyat (SR) yang saat in
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas menyebut Pemerintah Kota (Pemkot) Medan menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 17.851 pekerja informal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) memberikan penghargaan berupa bonus beasiswa senilai Rp10 juta kepada mahasiswa dengan
PENDIDIKAN
JAKARTA Delegasi Ordinariatus Castrensis Indonesia (OCI) atau Keuskupan Militer TNIPolri melakukan audiensi perdana ke Kedutaan Besar V
NASIONAL