MEDAN — Mantan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara, Askani, mengungkap kebingungannya terkait aturan kewajiban penyerahan 20 persen lahan dalam perkara dugaan korupsi penjualan aset PTPN kepada PT Ciputra Land.
Ia menyebut ketentuan tersebut tidak secara eksplisit tercantum dalam sebagian proses penerbitan hak.
Pernyataan itu disampaikan Askani saat memberikan keterangan sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Medan, Senin, 27 April 2026.Baca Juga:
"Dalam SK 13 tidak mencantumkan 20 persen. Itu dikeluarkan Mei 2022 untuk Helvetia. Karena itu tanah negara dengan status pemberian hak sesuai PP 18 Tahun 2021," kata Askani di persidangan.
Ia menjelaskan, proses inbreng atau pelepasan aset telah dilakukan sejak 2020, ketika status Hak Guna Usaha (HGU) telah berakhir.
Setelah itu, tanah berubah menjadi tanah negara yang kemudian diberikan Hak Guna Bangunan (HGB) kepada pihak pengelola.
Namun, dalam proses penerbitan SK HGB di kawasan Bangunsari pada September 2022, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kemudian mencantumkan ketentuan kewajiban penyerahan 20 persen lahan.
"Dalam diktum ada penyerahan 20 persen, walaupun saya bingung kenapa ada kewajiban itu. Tapi saya tetap menerbitkan SK mengikuti aturan kementerian," ujar Askani.
Ia mengaku telah mengikuti arahan dan konsultasi dengan Kementerian ATR/BPN terkait pelaksanaan aturan tersebut.
Namun, menurutnya, mekanisme teknis pelaksanaan kewajiban 20 persen lahan belum dijelaskan secara rinci.
"Saya tetap ikuti aturan dari kementerian. SK itu juga diteruskan ke BPN Sumut," katanya.
Askani juga mempertanyakan penetapan dirinya sebagai terdakwa dalam perkara tersebut. Ia meminta jaksa memeriksa kembali dasar penerbitan keputusan yang telah dibuat.
JAKARTA Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (BEM FH UBK), Muhammad Abdimaludin, mengungkap dugaan adan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis berbeda terhadap dua terda
HUKUM DAN KRIMINAL
CARACAS Survei Geologi Amerika Serikat (USGS) memperingatkan potensi dampak besar dari gempa kembar yang mengguncang Venezuela pada Rabu
INTERNASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meluncurkan Sistem Pembayaran Kontribusi dan Digitalisasi Pasar di Pasar Tradisional Peti
PEMERINTAHAN
MEDAN Kafilah Kabupaten Batu Bara berhasil menorehkan sejumlah prestasi membanggakan pada ajang Musabaqah Tilawatil Qur&039an (MTQ) ke
PEMERINTAHAN
LANGKAT Di tengah derasnya arus modernisasi yang terus berkembang, upaya pelestarian budaya daerah dinilai semakin penting untuk menjaga
PEMERINTAHAN
BINJAI Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Kota Binjai mendesak Pemerintah Kota Binjai untuk segera membenahi tata kelola retrib
NASIONAL
BANGKALAN Ribuan relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mendatangi Kantor Bupati Bangkalan, Jawa Timur, Kamis, 25 Juni 2026. Mer
NASIONAL
JAKARTA PT Pertamina (Persero) memastikan salah satu kapal tanker milik PT Pertamina International Shipping (PIS), Kapal Gamsunoro, berh
EKONOMI
YOGYAKARTA Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto, angkat bicara setelah dirinya dila
HUKUM DAN KRIMINAL
