Komitmen Tingkatkan Kualitas SDM, Bupati Batu Bara Raih Gelar Doktor di UINSU
MEDAN Komitmen kuat terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia kembali ditunjukkan Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian, S.H., M.
PENDIDIKAN
JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami aliran dana sebesar 1 juta dolar Amerika Serikat (AS) yang disita dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023–2024.
Uang tersebut diduga berkaitan dengan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, dan disebut-sebut disiapkan untuk Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pihaknya akan menelusuri lebih jauh asal-usul dan tujuan dana tersebut, termasuk memeriksa pihak pemberi maupun penerima.Baca Juga:
"Pasca penyitaan, penyidik membutuhkan konfirmasi dari pihak-pihak yang bisa menerangkan secara lengkap terkait uang satu juta dolar tersebut," ujar Budi kepada wartawan, Selasa (28/4/2026).
Sebelumnya, Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, membenarkan adanya penyitaan uang tersebut dalam proses penyidikan.
Ia menyebut dana itu diduga disiapkan untuk mengondisikan Pansus Haji DPR yang saat itu tengah menyelidiki penyelenggaraan ibadah haji 2023–2024.
Dari hasil pemeriksaan sementara, uang tersebut disebut disalurkan melalui mantan staf khusus Yaqut, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, kepada seorang perantara berinisial ZA.
"Fakta yang kita temukan, ada saksi berinisial ZA sebagai perantara. Namun sejauh ini uang tersebut belum sampai digunakan," kata Taufik.
KPK juga membuka kemungkinan memanggil berbagai pihak yang diduga mengetahui aliran dana tersebut guna memperkuat pembuktian.
Sementara itu, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, sebelumnya mengungkapkan adanya upaya pemberian uang kepada Pansus Haji DPR, namun ditolak.
"Memang ada upaya untuk memberikan sesuatu, tetapi ditolak," ujarnya.
Terpisah, Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, mengaku tidak mengetahui adanya dugaan upaya pemberian uang tersebut selama proses kerja pansus berlangsung.
Ia menegaskan bahwa seluruh anggota pansus fokus pada pengumpulan data terkait penyelenggaraan ibadah haji.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena menyangkut transparansi pengelolaan kuota haji serta dugaan intervensi terhadap proses pengawasan di parlemen.
KPK memastikan akan terus mendalami perkara ini guna mengungkap secara terang benderang aliran dana dan pihak-pihak yang terlibat.*
(k/dh)
MEDAN Komitmen kuat terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia kembali ditunjukkan Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian, S.H., M.
PENDIDIKAN
JAKARTA Wakil Presiden ke10 dan ke12 RI, Jusuf Kalla (JK), bertemu puluhan pimpinan organisasi masyarakat (ormas) Islam pada Selasa (2
NASIONAL
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada perdagangan Rabu (29/4/2026). IHSG naik 24 poin atau 0,34 persen ke level
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memindahkan lokasi penahanan Bupati nonaktif Lampung Tengah, Ardito Wijaya, bersama tiga ters
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Praktisi hukum Ferdinand Hutahaean menilai laporan terhadap Wakil Presiden ke10 dan ke12 RI Jusuf Kalla (JK) ke pihak kepolisi
POLITIK
JAKARTA Harga emas Antam pada perdagangan hari ini, Rabu (29/4/2026), mengalami penurunan tajam setelah sebelumnya sempat menguat. Harga
EKONOMI
BEKASI Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menemukan sejumlah dugaan pelanggaran dalam inspeksi mendadak (sidak) ke pool taksi Xanh SM at
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Hukum (Kemenkum) menegaskan larangan keras terhadap praktik pembajakan siaran olahraga yang masih marak terjadi di t
NASIONAL
JAYAPURA, April 2026 Suasana di sejumlah wilayah di Papua dalam beberapa hari terakhir diwarnai gelombang aksi demonstrasi yang dilakuka
NASIONAL
MEDAN PT Musim Mas Grop melalui anak perusahaannya PT Musim Semi Mas, diduga telah menyerobot tanah warga di Medan selama belasan tahun.
HUKUM DAN KRIMINAL