Dapur MBG Disuspend Tak Selalu Hilang Insentif, BGN Beberkan 4 Kategori Penentu Pembayaran
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan mekanisme pemberian insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (
EKONOMI
PANGKALPINANG – Dugaan praktik pengendalian peredaran narkotika dari dalam narkotika-kelas-iia-pangkalpinang/" target="_blank">Lapas Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang menuai sorotan tajam. Sejumlah pihak mempertanyakan efektivitas pengawasan, hingga muncul dugaan adanya pembiaran oleh oknum petugas, Rabu (29/4/2026).
Kasus ini mencuat setelah beredar informasi terkait seorang narapidana berinisial HEN yang disebut-sebut masih aktif mengendalikan jaringan narkoba dari dalam lapas. HEN diketahui merupakan penghuni kamar DA 6.
Aktivitas tersebut diduga dilakukan melalui akses komunikasi ilegal. Padahal, penggunaan alat komunikasi oleh warga binaan dilarang keras tanpa pengawasan ketat.Baca Juga:
Bukti yang beredar berupa percakapan pesan singkat dan rekaman suara mengindikasikan adanya instruksi langsung dari dalam lapas. Dalam komunikasi itu, HEN diduga mengatur pergerakan jaringan, termasuk perintah pengamanan hingga pembuangan barang bukti.
Tak hanya itu, muncul pula istilah "kondisi" atau "86" yang diduga merujuk pada upaya pengondisian pihak tertentu agar aktivitas ilegal tersebut tidak terdeteksi aparat penegak hukum.
Sorotan terhadap kasus ini semakin menguat setelah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Bangka Belitung angkat bicara. Mereka menilai, jika dugaan tersebut benar, maka hal ini bukan sekadar kelalaian, melainkan indikasi praktik pembiaran sistematis.
LSM juga mendesak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, untuk segera turun tangan dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen lapas.
"Ini tidak bisa dianggap kasus biasa. Harus ada audit total. Jika ada oknum terlibat, harus dicopot dan diproses hukum," ujar perwakilan LSM.
Menurut mereka, jika seorang narapidana bisa mengendalikan jaringan dari balik sel, maka sistem pengawasan di dalam lapas dinilai gagal total.
Desakan ini juga dikaitkan dengan program "Zero HALINAR" (Handphone, Pungli, dan Narkoba) yang selama ini digaungkan pemerintah. Program tersebut bertujuan menciptakan lapas yang bersih dari praktik terlarang.
Namun, dugaan kasus ini justru dinilai menjadi tamparan keras terhadap implementasi program tersebut.
Sebelumnya, Kepala Lapas Narkotika Pangkalpinang, Novriadi, menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkoba di dalam lapas. Pernyataan itu kini mendapat sorotan publik yang menuntut pembuktian nyata.
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan mekanisme pemberian insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (
EKONOMI
JAKARTA Majelis hakim Pengadilan Militer Jakarta Timur meminta agar aktivis KontraS, Andrie Yunus, dihadirkan sebagai saksi korban dalam
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Legislator PDIP di Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, menyoroti keras insiden kecelakaan antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di Stas
POLITIK
CILACAP Presiden RI Prabowo Subianto menargetkan Indonesia dapat mencapai swasembada energi paling lambat pada akhir 2029. Pemerintah di
NASIONAL
JAKARTA Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai memiliki dasar konstitusional dan merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional ya
NASIONAL
JAKARTA Harga sejumlah komoditas pangan di tingkat pedagang eceran terpantau bervariasi pada perdagangan hari ini. Cabai rawit merah ter
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah memastikan anggaran sekitar Rp4 triliun untuk perbaikan 1.800 titik perlintasan kereta api (KA) di Indonesia berasal
EKONOMI
BEKASI PT Kereta Api Indonesia (KAI) menegaskan tidak ada perbedaan standar keselamatan antara penumpang perempuan dan lakilaki di laya
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dipimpin Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berhasil menghimpun dana sebesar Rp 40 trili
EKONOMI
JAKARTA Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan platform Wikipedia yang dikelola Wikimedia Foundation tidak akan dibloki
SAINS DAN TEKNOLOGI