Menuju Jakarta 500 Tahun: Mampukah Jadi Kota Global Tanpa Meninggalkan Warganya?
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
MEDAN - Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) melakukan pemeriksaan terhadap seorang oknum jaksa berinisial MP yang bertugas di Kejaksaan Negeri Mandailing Natal terkait dugaan pelanggaran etik berupa perselingkuhan dengan seorang CPNS berinisial TIU.
Kasi Penkum Kejati Sumut, Rizaldi, membenarkan bahwa saat ini proses klarifikasi tengah dilakukan oleh bidang pengawasan terhadap yang bersangkutan. Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari penanganan awal atas laporan atau informasi yang diterima institusi.
"Sedang dilakukan klarifikasi di bidang pengawasan Kejati Sumut," ujar Rizaldi, Selasa (5/5/2026).Baca Juga:
Ia menjelaskan, proses pemeriksaan tidak hanya menyasar terduga, tetapi juga akan melibatkan pihak-pihak terkait serta saksi yang mengetahui dugaan peristiwa tersebut untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
"Yang dipanggil adalah pihak-pihak yang terkait dan saksi-saksi yang mengetahui peristiwa tersebut," tambahnya.
Rizaldi juga menyebutkan bahwa MP sebelumnya pernah bertugas di Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Labuhan Deli sebelum penugasan di Kejari Mandailing Natal (Kejaksaan Negeri Mandailing Natal).
Menurutnya, jika dalam proses pemeriksaan tidak ditemukan pelanggaran, maka perkara akan dihentikan oleh bidang pengawasan. Namun sebaliknya, apabila terbukti melanggar ketentuan disiplin maupun kode etik, maka akan dijatuhkan sanksi sesuai aturan yang berlaku di institusi kejaksaan.
Hingga saat ini, proses klarifikasi masih terus berjalan dan belum ada keputusan final terkait dugaan tersebut.*
(ds/dh)
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
JAKARTA Dua dari 26 tokoh yang diangkat Presiden Prabowo Subianto sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) tidak hadir d
POLITIK
JAKARTA Direktur Law Firm Pedang Keadilan & Partners Zuhri Saifudin menilai Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peluang untuk mendiskualif
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai rangkaian perombakan pemerintahan Presiden Prabowo Su
POLITIK
MEDAN Video yang memperlihatkan seorang pedagang kaki lima (PKL) diduga dikeroyok sejumlah pria di kawasan depan Kampus Universitas Suma
PERISTIWA
MEDAN Pemerintah Kota Medan tengah mengembangkan sistem pemerintahan digital yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan publik melal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mayjen TNI (Purn) Prof. H.C. Dr. Rido Hermawan mengajak masyarakat melihat kembali hubungan manusia dengan dirinya sendiri, sesa
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung belum menemukan indikasi keterlibatan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang dalam perka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Anwar Usman memilih tidak memberikan tanggapan mengenai perkara yang mempersoal
NASIONAL
OlehWerdha CandratrilaksitaRESHUFFLE lazimnya menjadi cara seorang presiden memperkuat kendali terhadap pemerintahannya. Menteri yang dinil
OPINI