KPK Usut Dugaan Korupsi Sertifikasi Halal Program MBG, Potensi Kerugian Negara Rp49,5 Miliar

JAKARTA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN) kembali menjadi sorotan.

Kali ini, dugaan penggelembungan harga atau mark-up dalam proyek sertifikasi halal menyeret perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Indonesia Corruption Watch (ICW) secara resmi melaporkan dugaan tindak pidana korupsi tersebut ke KPK.

Baca Juga:

• Keponakan Wali Kota Binjai Resmi Jadi DPO dalam Kasus Korupsi Kontrak Fiktif

Lembaga antirasuah itu memastikan akan menindaklanjuti laporan terkait pengadaan jasa sertifikasi halal di lingkungan BGN pada tahun anggaran 2025.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan setiap laporan dari masyarakat akan melalui tahapan telaah dan klarifikasi sebelum ditentukan langkah lanjutan.

"Dari laporan itu tentu nanti tahapannya akan dilakukan telaah dan klarifikasi oleh tim di pengaduan masyarakat. Dan setiap progresnya juga akan kami sampaikan kepada pihak pelapor," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 7 Mei 2026 malam.

Menurut laporan ICW, dugaan penyimpangan tersebut berpotensi merugikan keuangan negara hingga Rp49,5 miliar.

Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Wana Alamsyah, mengungkapkan BGN mengalokasikan anggaran sebesar Rp141,79 miliar untuk penerbitan 4.000 sertifikasi halal yang dimenangkan oleh PT BKI.

Namun, ICW menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses pengadaan tersebut.

Berdasarkan ketentuan tarif batas atas layanan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk kategori usaha menengah, biaya ideal untuk 4.000 sertifikat halal diperkirakan hanya sekitar Rp92,2 miliar.

Selisih antara nilai kontrak dan estimasi biaya itulah yang diduga menjadi potensi kerugian negara.

"Dari temuan di atas, kami menduga telah terjadi tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor," ujar Wana.

Tak hanya dugaan mark-up, ICW juga menyoroti sejumlah persoalan lain.

Mulai dari dugaan pemecahan paket proyek untuk menghindari mekanisme tender terbuka hingga indikasi praktik pinjam nama perusahaan.

ICW menyebut PT BKI yang memenangkan proyek tersebut tidak tercatat sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dalam sistem BPJPH.

Menanggapi hal itu, Budi mengatakan KPK sebelumnya telah melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program MBG secara menyeluruh, termasuk proses pengadaan barang dan jasa.

"Kami melihat dari tahap perencanaan, regulasi, pelaksanaan pengadaan, distribusi hingga implementasi di lapangan. Semua menjadi bagian dari kajian KPK," ujarnya.

KPK juga telah memberikan sejumlah rekomendasi kepada BGN dan Kantor Staf Presiden (KSP) melalui skema Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).

Saat ini, KPK masih menunggu langkah perbaikan dari BGN guna memastikan program prioritas nasional tersebut berjalan transparan dan bebas dari praktik korupsi.

Kasus ini menambah daftar sorotan terhadap program MBG yang sebelumnya disebut pemerintah sebagai salah satu agenda prioritas nasional di sektor pemenuhan gizi masyarakat.*

(tm/ad)

Keponakan Wali Kota Binjai Resmi Jadi DPO dalam Kasus Korupsi Kontrak Fiktif

Kejati Sumut Periksa 17 Saksi Dugaan Korupsi Lahan Tol Medan-Binjai Rp1,1 Triliun, Ada Tersangka?

Tak Mau Ada Kelalaian, Pemko Tanjungbalai Perketat Pengawasan Dapur MBG

KPK Dorong Keluarga Aparatur di Asahan Jadi Benteng Integritas Antikorupsi

Kominfo Medan Dorong Penguatan Regulasi PWPM, Edison Ginting Terpilih Aklamasi sebagai Ketua Koordinator Periode 2026–2029

GERBRAK Geruduk DPRD Sumut! Angkat Isu Dugaan Korupsi hingga Keabsahan Ijazah Kepala Daerah