JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan penerimaan uang oleh pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Ahmad Dedi, dalam perkara dugaan korupsi pengurusan importasi barang.
Pendalaman tersebut dilakukan penyidik saat memeriksa Ahmad Dedi sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Jumat, 8 Mei 2026.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penyidik menelusuri dugaan aliran dana yang diterima Ahmad Dedi dari PT Blueray (PT BR), perusahaan yang terseret dalam kasus dugaan suap importasi barang.Baca Juga:
"Penyidik melakukan pemanggilan terhadap sejumlah saksi, di antaranya saudara AD. Penyidik mendalami terkait dugaan penerimaan yang dilakukan dari PT BR," kata Budi dalam keterangan tertulis, Sabtu, 9 Mei 2026.
Menurut Budi, pemeriksaan terhadap sejumlah saksi masih akan terus dilakukan untuk mengungkap secara rinci aliran dana serta keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut.
"Ini masih akan terus didalami terkait dengan keterangan-keterangan itu, termasuk nanti dari keterangan yang muncul dalam persidangan," ujarnya.
Sebelumnya, Ahmad Dedi menjadi sorotan publik setelah berlari meninggalkan Gedung Merah Putih KPK usai menjalani pemeriksaan pada Jumat sore.
Pantauan di lokasi, Ahmad Dedi keluar dari gedung KPK sekitar pukul 15.43 WIB dengan mengenakan kemeja putih dan sepatu hitam.
Saat dihampiri awak media untuk dimintai keterangan, ia memilih berlari meninggalkan lokasi menuju arah Hotel Royal Kuningan.
"Jangan lari pak," teriak sejumlah wartawan yang mengejarnya.
Kasus ini bermula ketika KPK menetapkan enam tersangka pada Februari 2026 dalam perkara dugaan korupsi importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Mereka adalah Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai periode 2024–2026 Rizal, Kepala Subdirektorat Intelijen P2 DJBC Sisprian Subiaksono, serta Kepala Seksi Intelijen DJBC Orlando Hamonangan.
JAKARTA Kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah membantah 38 aset tanah dan bangun
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sidang kasus dugaan suap dan gratifikasi importasi barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan memanas di Penga
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan partainya telah melalui perjalanan panjang bersama
POLITIK
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah harus memastikan pendidikan di sekolah negeri dapat diakses secara gratis, mulai
PENDIDIKAN
SURABAYA Ony Setiawan, tersangka kasus dugaan korupsi perizinan di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Utara mendorong penguatan tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau da
PEMERINTAHAN
JAKARTA Penyidikan dugaan korupsi proyek pekerjaan alat konstruksi periode 20182019 memasuki tahap pengumpulan alat bukti. Penyidik S
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan desain ulang kelembagaan Badan Keamanan Laut (Bakamla) kembali membuka perde
NASIONAL
BADUNG Kantor Imigrasi Ngurah Rai bersama Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Bali dan Kepolisian Daerah Bali menggelar operasi gabungan pada
NASIONAL
MEDAN Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara memasok 4 ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk mendukung pelaksan
EKONOMI
