JAKARTA – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa proses penindakan kasus korupsi membutuhkan biaya yang tidak sedikit bagi negara, termasuk saat para pelaku sudah berada dalam tahanan.
Setyo menjelaskan, negara masih harus menanggung berbagai kebutuhan dasar para tahanan korupsi, mulai dari makan, pakaian, hingga perlengkapan lainnya selama menjalani masa hukuman.
Hal tersebut disampaikan Setyo saat peluncuran Buku Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi bersama Kemendagri dan Kemendikdasmen di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (11/5/2026).Baca Juga:
"Penindakan pasti akan lebih mahal dari awal sampai akhir. Sudah di dalam pun masih diurusi negara, makannya, bajunya, seragamnya dan lain-lain," kata Setyo.
Karena itu, KPK menilai upaya pencegahan korupsi jauh lebih efisien dibandingkan penindakan. Menurutnya, pendidikan antikorupsi perlu diperkuat sejak dini agar generasi muda memiliki integritas yang kuat.
Setyo menyebut buku panduan tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman dalam menanamkan nilai antikorupsi kepada anak-anak di lingkungan sekolah.
"Kita bisa meninggalkan sebuah panduan atau pedoman antikorupsi yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita," ujarnya.
Ia menegaskan, pendidikan antikorupsi tidak boleh menunggu seseorang berhadapan dengan hukum, melainkan harus dimulai sejak usia sekolah.
"Masa depan tanpa korupsi itu tidak dimulai dari ruang pemeriksaan, tapi dari ruang kelas," tegasnya.*
(d/dh)
JAKARTA Kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah membantah 38 aset tanah dan bangun
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sidang kasus dugaan suap dan gratifikasi importasi barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan memanas di Penga
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan partainya telah melalui perjalanan panjang bersama
POLITIK
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah harus memastikan pendidikan di sekolah negeri dapat diakses secara gratis, mulai
PENDIDIKAN
SURABAYA Ony Setiawan, tersangka kasus dugaan korupsi perizinan di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Utara mendorong penguatan tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau da
PEMERINTAHAN
JAKARTA Penyidikan dugaan korupsi proyek pekerjaan alat konstruksi periode 20182019 memasuki tahap pengumpulan alat bukti. Penyidik S
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan desain ulang kelembagaan Badan Keamanan Laut (Bakamla) kembali membuka perde
NASIONAL
BADUNG Kantor Imigrasi Ngurah Rai bersama Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Bali dan Kepolisian Daerah Bali menggelar operasi gabungan pada
NASIONAL
MEDAN Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara memasok 4 ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk mendukung pelaksan
EKONOMI
