Ahli KPU Khairul Fahmi: Syarat Pendidikan Gibran Tak Tepat Lagi Diuji Lewat PHPU
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadirkan ahli hukum tata negara Khairul Fahmi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pre
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menangkap pemilik sekaligus Direktur Utama PT Toshida Indonesia, Laode Sinarwan Oda, yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap terhadap Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto, dalam perkara dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013-2025.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, mengatakan Laode Sinarwan Oda ditangkap secara paksa di kediamannya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, pada Senin malam, 11 Mei 2026.
Menurut Anang, langkah penangkapan dilakukan setelah tersangka dinilai tidak kooperatif karena beberapa kali mangkir dari panggilan penyidik.Baca Juga:
"Yang bersangkutan telah dipanggil secara patut namun tidak mengindahkan, tidak hadir. Kemudian tim penyidik melakukan pemanggilan secara paksa dan yang bersangkutan diamankan di salah satu rumahnya di daerah Jakarta Selatan," kata Anang di kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa, 12 Mei 2026.
Usai diamankan, Laode langsung menjalani pemeriksaan intensif sebagai saksi.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, keterangan saksi, alat bukti, serta pendapat ahli, penyidik kemudian menetapkannya sebagai tersangka.
"Berdasarkan alat bukti, baik itu saksi-saksi, alat bukti dan keterangan lainnya, juga keterangan ahli, langsung saat itu ditetapkan sebagai tersangka," ujar Anang.
Kejagung langsung menahan Laode pada Selasa dini hari sekitar pukul 02.00 WIB di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung untuk masa penahanan awal selama 20 hari.
Anang menyebut Laode merupakan salah satu pihak yang diduga memberikan suap kepada Hery Susanto.
Namun, penyidik masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut.
"Penyidik sedang mendalami pihak-pihak lain yang terindikasi atau terlibat dalam pemberian suap kepada HS," kata dia.
Sebelumnya, Kejagung telah lebih dulu menetapkan Hery Susanto sebagai tersangka dalam kasus yang sama.
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, mengungkapkan Hery diduga menerima uang suap senilai Rp 1,5 miliar.
"Tersangka ini menerima sejumlah uang dari Saudara LKM, yang merupakan direktur PT TSHI. Kurang lebih yang sudah diserahkan dari satu orang ini kurang lebih Rp 1,5 miliar," ujar Syarief dalam konferensi pers pada 16 April 2026.
Dalam perkara ini, Hery diduga membantu pengurusan persoalan perhitungan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) milik perusahaan tambang terkait.
Penyidik menduga ada upaya memengaruhi hasil koreksi perhitungan PNBP melalui Ombudsman.
Kasus ini menjadi sorotan karena menyeret pimpinan lembaga negara dalam dugaan praktik suap terkait sektor pertambangan nikel yang selama ini menjadi perhatian pemerintah.*
(d/ad)
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadirkan ahli hukum tata negara Khairul Fahmi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pre
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari mengungkap alasan KPU tidak meragukan dokumen pendidikan Gibran Rak
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Hakim Konstitusi Arsul Sani menegur ahli dari pihak terkait, Muhammad Rullyandi, dalam sidang sengketa syarat pencalonan Wakil P
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi menilai pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden merupakan satu kesatuan.
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Eks Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari memaparkan kronologi pembentukan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Timnas Indonesia meraih kemenangan telak 92 atas Bangladesh dalam pertandingan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelo
OLAHRAGA
MEDAN Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara membongkar praktik judi online yang beroperasi di Kota Medan dan Tebing Tinggi. Poli
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari membantah adanya niat untuk mempermudah Gibran Rakabuming Raka menj
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Galeri Mustika Deli yang berada di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Medan memperkuat perannya sebagai pusat kriya dan kuliner terpa
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan pentingnya menjaga keberagaman sebagai kekuatan kehidupan masyarakat di Kota M
PEMERINTAHAN