Purbaya soal Rencana Badan Ekspor: Nanti Presiden yang Umumkan
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara terkait isu pembentukan badan khusus ekspor yang disebut akan mengelola aktivitas
NASIONAL
JAKARTA — Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menanggapi polemik sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus yang digelar melalui peradilan militer.
Menurut Sjafrie, sistem peradilan militer memiliki standar penegakan hukum yang tegas dan tidak pandang bulu terhadap prajurit yang melakukan pelanggaran.
Pernyataan itu disampaikan Sjafrie dalam rapat kerja bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 19 Mei 2026.Baca Juga:
Dalam rapat tersebut, anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menyoroti penerapan peradilan militer terhadap prajurit TNI yang terlibat tindak pidana umum.
Ia mengingatkan kembali semangat awal pembentukan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang mengatur prajurit tunduk pada peradilan umum untuk perkara pidana umum.
Hasanuddin menjelaskan Pasal 65 UU TNI sebenarnya mengacu pada TAP MPR Nomor VII Tahun 2000 yang memisahkan yurisdiksi pelanggaran pidana militer dan pidana umum.
"Tetapi suasana waktu itu belum memungkinkan sehingga implementasinya belum sepenuhnya berjalan," kata Hasanuddin dalam rapat tersebut.
Ia menilai hingga kini aturan mengenai peradilan umum bagi prajurit TNI dalam kasus pidana umum masih terkendala keberadaan Undang-Undang Peradilan Militer Nomor 31 Tahun 1997.
Menanggapi hal itu, Sjafrie menegaskan bahwa peradilan militer tetap menjalankan prinsip penegakan hukum secara ketat, termasuk terhadap perwira tinggi TNI.
"Di TNI, kemampuan ini juga disertai dengan penertiban pengawakan. Bisa ditanyakan kepada TNI, berapa bintang tiga, berapa bintang dua, berapa bintang satu yang dipenjarakan," ujar Sjafrie.
Ia bahkan menyebut ada perwira tinggi TNI yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup melalui mekanisme peradilan militer.
"Ada seorang perwira tinggi sekarang kena seumur hidup penjara karena melanggar peradilan militer," katanya.
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara terkait isu pembentukan badan khusus ekspor yang disebut akan mengelola aktivitas
NASIONAL
JAKARTA Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkap penyebab utama harga cabai merah di sejumlah daerah masih mengalami fluktuasi. Menu
EKONOMI
JAKARTA Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyoroti pentingnya penguatan implementasi regulasi perlindungan dan pencegahan kekerasan te
NASIONAL
JAKARTA Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berhasil membongkar jaringan narkotika internasional Gold
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wakil Gubernur Surya meninjau fasilitas pelayanan publik di Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara di Jalan Brigjen
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri rapat paripurna ke19 masa persidangan V tahun sidang 20252026 di Dewan Perw
NASIONAL
JAKARTA Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menanggapi polemik sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus yang d
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kepolisian Sektor Medan Kota kembali menangkap dua pelaku pembobolan Mess Polda Aceh di Jalan Tengah, Kecamatan Medan Kota, Sumate
HUKUM DAN KRIMINAL
BOGOR Korps Samapta Baharkam Polri menggelar pelatihan asesor penyidik tindak pidana ringan (Tipiring) di Bogor, Jawa Barat. Pelatihan i
NASIONAL
JAKARTA Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan dirinya sempat terkejut ketika menerima undangan resmi dari Menteri Pera
NASIONAL