Kalimantan dan Bali Bakal Punya Jalur Kereta Api? Ini Penjelasan KAI
JAKARTA Pemerintah terus mengkaji pengembangan jaringan perkeretaapian nasional, termasuk rencana pembangunan jalur kereta di Kalimantan
NASIONAL
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama, Hilman Latief, terkait kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan dilakukan oleh tim penyidik sebagai bagian dari lanjutan proses penyidikan perkara kuota haji yang saat ini tengah berjalan.
"Dalam lanjutan penyidikan perkara kuota haji, hari ini penyidik melakukan pemeriksaan saksi Saudara HL selaku Dirjen PHU Kementerian Agama," ujar Budi kepada wartawan, Rabu (20/5/2026).Baca Juga:
Menurut Budi, Hilman Latief telah hadir di Gedung Merah Putih KPK pada sore hari dan menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Hingga kini, proses pemeriksaan masih berlangsung.
Sebelumnya, Hilman juga pernah diperiksa KPK pada September 2025. Saat itu, ia diperiksa selama sekitar 11 jam dan didalami terkait dugaan aliran dana dalam kasus korupsi kuota haji.
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan empat orang tersangka. Mereka adalah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, mantan staf khusus Menag Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex, Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham, serta Ketua Umum Asosiasi Kesthuri Asrul Azis Taba.
KPK menduga adanya pemberian uang dari pihak swasta kepada mantan Menteri Agama melalui perantara staf khususnya. Ismail Adham diduga menyerahkan uang sebesar 30 ribu dolar AS kepada Gus Alex.
Selain itu, Ismail juga disebut memberikan uang sebesar 5 ribu dolar AS kepada Hilman Latief saat masih menjabat Dirjen PHU Kemenag pada 2024.
KPK mengungkapkan total kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tersebut mencapai Rp622 miliar berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Kasus ini masih terus dikembangkan oleh penyidik KPK, termasuk mendalami aliran dana dan peran sejumlah pihak dalam pengaturan kuota haji.*
(d/dh)
JAKARTA Pemerintah terus mengkaji pengembangan jaringan perkeretaapian nasional, termasuk rencana pembangunan jalur kereta di Kalimantan
NASIONAL
SOLO Pemasangan tujuh baliho ucapan selamat ulang tahun ke65 untuk Presiden ke7 RI Joko Widodo atau Jokowi di Kota Solo, Jawa Tengah,
HUKUM DAN KRIMINAL
BANJARBARU Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Sel
NASIONAL
JAKARTA Rektor Universitas Paramadina Didik J Rachbini menilai jalur mandiri dalam penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri
PENDIDIKAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendorong generasi muda, khususnya mahasiswa, tidak hanya menjadi pengguna teknologi. Mahasiswa
PEMERINTAHAN
MEDAN Tim Khusus (Timsus) JCS bersama Unit Resmob Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan mengamankan seorang remaja yang diduga merup
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Perum Bulog Cabang Medan mulai menyalurkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah (CBP) tahap II kepada Penerima Bantuan Pangan
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menetapkan orang tua calon mahasiswa baru (maba) sebagai tersangka dalam kasus dugaan p
HUKUM DAN KRIMINAL
PALANGKARAYA Presiden Prabowo Subianto melanjutkan kunjungan kerja ke Kalimantan Tengah setelah meninjau penanganan kebakaran hutan dan
NASIONAL
JAKARTA Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan, Indonesia, berdampak hingga ke Sarawak, Malaysia. Pihak
INTERNASIONAL