Komnas HAM Tegaskan Kewenangan Bentuk Tim Ad Hoc Sudah Berlaku Sejak 2000

Draf tersebut juga mengatur kewenangan Komnas HAM melakukan pemanggilan paksa atau subpoena, pemeriksaan dokumen, hingga pemeriksaan setempat berdasarkan penetapan pengadilan negeri.

Selain itu, revisi UU HAM turut mengatur rekomendasi Komnas HAM bersifat mengikat dan wajib ditindaklanjuti kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah terkait.

Namun sejumlah pihak menilai sejumlah pasal dalam revisi UU HAM berpotensi membuka ruang intervensi politik terhadap independensi Komnas HAM.*

(km/ad)

My Little Bolu Ketan

Kenapa Umat Islam Dilarang Berpuasa pada Hari Tasyrik 11–13 Zulhijah? Ini Penjelasannya

Plh Wali Kota Tanjungbalai Salat Iduladha di Lapangan Sultan Abdul Jalil Rahmadsyah, Ajak Warga Perkuat Kebersamaan

Pemkot Tanjungbalai Salurkan Sapi Kurban Presiden Prabowo di Masjid As-Salamah, Bobot Capai Hampir 1 Ton

Iskandar Muda Hasibuan: Masalah Pendidikan Indonesia Sesungguhnya Ada di Ruang Kelas, Bukan Ruang Rapat

Ibadah Haji dan Kurban Adalah Ibadah Istimewa, Khatib Iduladha Muhammadiyah Aceh Ajak Umat Teladani Kesabaran Nabi Ibrahim