Pemerintah Ingin Kurangi Polisi Aktif di Jabatan Sipil, Kompolnas Buka Suara

JAKARTA – Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Choirul Anam menilai revisi Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau RUU Polri menjadi momentum untuk memperjelas aturan mengenai penempatan anggota Polri aktif di luar institusi kepolisian.

Menurut Anam, selama ini polemik mengenai polisi aktif yang menduduki jabatan sipil muncul karena belum adanya pengaturan yang rinci dan tegas dalam undang-undang.

"Saya kira ini harus dimaknai sebagai satu kesempatan untuk mengatur lebih jelas mana yang boleh, mana yang tidak," kata Choirul Anam, Kamis, 28 Mei 2026.

Baca Juga:

• TNI Ikut Buru Begal, Tubagus Hasanuddin: Itu Tupoksi Polisi

Ia mengatakan pengaturan tersebut penting agar penempatan anggota Polri di luar institusi tetap memiliki dasar hukum yang jelas dan berkaitan langsung dengan tugas pokok kepolisian.

"Apa yang boleh apa yang tidak. Karena pada faktanya memang ada beberapa yang membutuhkan anggota kepolisian," ujarnya.

Anam mencontohkan sejumlah posisi yang dinilai masih membutuhkan keterlibatan polisi aktif, seperti fungsi patroli dan pengawalan (patwal) maupun bidang keamanan dalam negeri di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam).

Menurut dia, penempatan personel Polri di luar institusi harus tetap relevan dengan fungsi dan tugas utama kepolisian.

"Kan salah satu perdebatan yang paling penting adalah untuk itu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dan terkait erat dengan tugas dan fungsi pokok kepolisian," kata Anam.

Sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan pemerintah berpandangan jumlah jabatan sipil yang dapat diisi polisi aktif sebaiknya dikurangi.

"Pemerintah menganggap lebih bagus berkurang," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 25 Mei 2026.

Meski demikian, Supratman menyebut usulan tersebut masih akan dibahas lebih lanjut bersama Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman sebelumnya juga menyatakan salah satu poin perubahan dalam RUU Polri adalah pengaturan secara ketat dan jelas mengenai anggota Polri yang bertugas di luar institusi kepolisian.

Selain itu, revisi UU Polri juga memuat sejumlah poin lain, mulai dari penguatan pengawasan, jaminan netralitas Polri, perubahan batas usia pensiun, hingga penguatan kedudukan Kompolnas.

RUU Polri saat ini menjadi perhatian publik karena dinilai akan menentukan arah reformasi institusi kepolisian dan relasinya dengan ruang sipil di masa mendatang.*

(km/ad)

TNI Ikut Buru Begal, Tubagus Hasanuddin: Itu Tupoksi Polisi

Komnas HAM Tegaskan Kewenangan Bentuk Tim Ad Hoc Sudah Berlaku Sejak 2000

Bareskrim Tetapkan 4 Tersangka Kasus Narkoba di New Zone Medan, Perputaran Uang Diduga Capai Rp 65,7 Miliar

Polda Aceh Salurkan 46 Hewan Kurban pada Iduladha 1447 H, Didistribusikan ke Warga dan Pesantren

Abu Janda Dilaporkan ke Bareskrim usai Sebut Masyarakat Sumbar "Suku Barbar"

Aksi Ketiga di Mabes Polri, Massa Desak Kapolri Tolak Banding dan Pidanakan Kompol Dedi Kurniawan