Dugaan Mark-Up Proyek di LLDIKTI Wilayah I: Pejabat Berinisial AS Disinyalir Sewa Konsultan demi "Skenario Penyelamatan" Anggaran

MEDAN – Aroma tak sedap kembali berembus dari lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara.

Belum reda sorotan publik terkait karut-marut tata kelola program bantuan pendidikan, institusi di bawah naungan Kemendikbudristek ini kini dihantam isu rasuah.

Seorang pejabat internal berinisial AS diduga terlibat dalam penggelembungan anggaran (mark-up) sejumlah proyek fisik di lingkungan kantor tersebut.

Baca Juga:

• Tiket AFF U-19 2026 di Stadion Utama Sumut Resmi Dijual, Harga Mulai Rp 100 Ribu

Berdasarkan dokumen laporan pengaduan masyarakat, dugaan manipulasi anggaran ini menyasar tiga paket proyek renovasi fasilitas kantor yang dinilai tidak wajar.

Ketiganya adalah proyek renovasi ruang podcast Hubungan Masyarakat (Humas), renovasi musala, serta penataan area parkir kantor.

Sumber yang mengetahui jalannya proyek tersebut membisikkan bahwa realisasi anggaran di lapangan disinyalir jauh melampaui harga pasar normal.

Akibat pembengkakan nilai proyek yang tidak rasional ini, negara diperkirakan mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah.

Siasat Konsultan di Balik Layar

Satu hal yang menarik perhatian adalah munculnya manuver baru pasca-mencuatnya kasus ini ke publik.

Pejabat AS disinyalir tidak bermain sendiri.

Demi mengamankan posisinya dari endusan aparat penegak hukum (APH), ia diduga kuat tengah berupaya menyewa jasa konsultan anggaran eksternal.

Langkah ini disebut-sebut sebagai "skenario penyelamatan" atau strategi mitigasi untuk merapikan dan memoles kembali laporan pertanggungjawaban (LPJ) keuangan.

Modus ini diduga sengaja dirancang agar dokumen administratif terlihat rapi dan klop saat diaudit, sekaligus mengantisipasi pemeriksaan dari auditor negara maupun penegak hukum.

"Transparansi anggaran di lembaga pendidikan tinggi harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Kami meminta aparat penegak hukum bergerak cepat," ujar salah satu perwakilan elemen masyarakat yang mengawal kasus ini di Medan.

Laporan resmi terkait dugaan kongkalikong ini pun kabarnya telah dilayangkan ke meja penyidik.

Informasi yang dihimpun menyatakan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bersama Tim Inspektorat jenderal sebelumnya sempat melakukan kunjungan pengawasan ke Medan, yang diduga kuat turut memantau aroma penyimpangan di LLDIKTI Wilayah I.

Kepala LLDIKTI Mengaku Tak Tahu Detail

Sikap saling lempar tanggung jawab mulai terlihat di internal lembaga.

Saat dimintai konfirmasi terpisah mengenai polemik proyek fisik ini, Kepala LLDIKTI Wilayah I, Profesor Saiful Anwar Matondang, mengaku tidak mengetahui secara mendetail urusan teknis pengerjaan renovasi tersebut.

"Silakan konfirmasi lebih lanjut kepada bagian Humas," ujar Saiful pendek, enggan berspekulasi lebih jauh mengenai keterlibatan bawahannya.

Hingga berita ini diturunkan, pejabat AS yang menjadi pusaran utama dalam laporan aduan masyarakat tersebut masih bungkam dan belum memberikan pernyataan resmi, baik terkait tuduhan mark-up anggaran maupun isu penggunaan konsultan "penyelamat" laporan keuangan.

Kini, bola panas berada di tangan penegak hukum.

Publik menunggu keberanian penyidik untuk membedah laporan masyarakat ini secara profesional demi menguji kebenaran materiil dari bukti-bukti awal yang telah diserahkan.*
(ad)

MPR Tekankan Komitmen Bersama Jadi Kunci Perbaikan Sistem Pendidikan Nasional

Efisiensi Anggaran, Distribusi MBG Tak Lagi 6 Hari dalam Sepekan

1.098 Sapi Kurban Prabowo dari APBN, Golkar: Jangan Dikaitkan Pilpres 2029

Menag Nasaruddin Bela Kurban Prabowo Rp100 Miliar dari APBN: Tak Boleh Ada yang Kelaparan Saat Idul Adha

Komnas HAM Tegaskan Kewenangan Bentuk Tim Ad Hoc Sudah Berlaku Sejak 2000

1.098 Sapi Kurban Prabowo dari APBN, MUI: Tidak Ada Masalah Secara Syar’i