Dugaan Mark-Up Proyek di LLDIKTI Wilayah I: Pejabat Berinisial AS Disinyalir Sewa Konsultan demi "Skenario Penyelamatan" Anggaran

Modus ini diduga sengaja dirancang agar dokumen administratif terlihat rapi dan klop saat diaudit, sekaligus mengantisipasi pemeriksaan dari auditor negara maupun penegak hukum.

"Transparansi anggaran di lembaga pendidikan tinggi harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Kami meminta aparat penegak hukum bergerak cepat," ujar salah satu perwakilan elemen masyarakat yang mengawal kasus ini di Medan.

Laporan resmi terkait dugaan kongkalikong ini pun kabarnya telah dilayangkan ke meja penyidik.

Informasi yang dihimpun menyatakan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bersama Tim Inspektorat jenderal sebelumnya sempat melakukan kunjungan pengawasan ke Medan, yang diduga kuat turut memantau aroma penyimpangan di LLDIKTI Wilayah I.

Kepala LLDIKTI Mengaku Tak Tahu Detail

Sikap saling lempar tanggung jawab mulai terlihat di internal lembaga.

Saat dimintai konfirmasi terpisah mengenai polemik proyek fisik ini, Kepala LLDIKTI Wilayah I, Profesor Saiful Anwar Matondang, mengaku tidak mengetahui secara mendetail urusan teknis pengerjaan renovasi tersebut.

"Silakan konfirmasi lebih lanjut kepada bagian Humas," ujar Saiful pendek, enggan berspekulasi lebih jauh mengenai keterlibatan bawahannya.

Hingga berita ini diturunkan, pejabat AS yang menjadi pusaran utama dalam laporan aduan masyarakat tersebut masih bungkam dan belum memberikan pernyataan resmi, baik terkait tuduhan mark-up anggaran maupun isu penggunaan konsultan "penyelamat" laporan keuangan.

Kini, bola panas berada di tangan penegak hukum.

Publik menunggu keberanian penyidik untuk membedah laporan masyarakat ini secara profesional demi menguji kebenaran materiil dari bukti-bukti awal yang telah diserahkan.*
(ad)

MPR Tekankan Komitmen Bersama Jadi Kunci Perbaikan Sistem Pendidikan Nasional

Efisiensi Anggaran, Distribusi MBG Tak Lagi 6 Hari dalam Sepekan

1.098 Sapi Kurban Prabowo dari APBN, Golkar: Jangan Dikaitkan Pilpres 2029

Menag Nasaruddin Bela Kurban Prabowo Rp100 Miliar dari APBN: Tak Boleh Ada yang Kelaparan Saat Idul Adha

Komnas HAM Tegaskan Kewenangan Bentuk Tim Ad Hoc Sudah Berlaku Sejak 2000

1.098 Sapi Kurban Prabowo dari APBN, MUI: Tidak Ada Masalah Secara Syar’i