BNPB Percepat Penanganan Banjir Tapanuli Tengah, Fokus Perbaikan Tanggul dan Normalisasi Sungai
TAPTENG Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Satgas PRR) melalui Badan Nasional Penanggulangan B
NASIONAL
JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih memburu Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim, dalam rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Jakarta Barat.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan tim penyidik masih melakukan pencarian terhadap Silmy Karim untuk kepentingan pemeriksaan terkait operasi senyap yang berlangsung di Jakarta Barat.
"Tim masih terus melakukan pencarian," kata Budi saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (3/6/2026).Baca Juga:
Budi menegaskan proses pencarian tersebut masih merupakan bagian dari pengembangan OTT yang dilakukan KPK di lingkungan Kantor Imigrasi Jakarta Barat.
Menurutnya, KPK meminta seluruh pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut untuk bersikap kooperatif dan membantu proses hukum yang sedang berjalan.
"Benar, masih dalam rangkaian peristiwa tangkap tangan di Jakarta Barat," ujarnya.
Sementara itu, Silmy Karim sempat memberikan tanggapan singkat saat dikonfirmasi awak media terkait OTT tersebut. Namun, ia tidak menjelaskan secara rinci dan meminta agar pertanyaan diarahkan kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto.
"Baiknya Pak Menteri yang jawab ya," kata Silmy melalui pesan singkat.
Dalam operasi tangkap tangan tersebut, KPK telah mengamankan belasan orang dari berbagai pihak. Salah satu yang diamankan adalah Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Jakarta Barat, Ronald Arman Abdullah.
Selain pejabat imigrasi, KPK juga mengamankan sejumlah pihak swasta yang diduga terkait dengan perkara yang sedang diselidiki.
Berdasarkan informasi awal, kasus ini berkaitan dengan dugaan praktik korupsi dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) di Indonesia.
KPK masih mendalami konstruksi perkara dan belum memutuskan bentuk tindak pidana yang akan disangkakan kepada para pihak yang diamankan.
"Nanti kita lihat konstruksi perkaranya. Apakah masuk suap, pemerasan, atau bentuk tindak pidana lainnya," kata Budi.
Dalam OTT tersebut, penyidik turut menyita sejumlah barang bukti berupa kendaraan roda empat dan roda dua, uang tunai dalam berbagai mata uang asing, serta logam mulia.
"Kami mengamankan barang bukti berupa mobil, motor, uang tunai dalam mata uang dolar AS dan dolar Singapura, serta logam mulia emas," ujarnya.
Hingga Rabu sore, KPK masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap pihak-pihak yang diamankan untuk menentukan status hukum mereka dalam perkara tersebut.*
(in/dh)
TAPTENG Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Satgas PRR) melalui Badan Nasional Penanggulangan B
NASIONAL
JAKARTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Satgas PRR) menargetkan pembangunan puluhan ribu hu
NASIONAL
BANDA ACEH Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Aceh untuk menyerap aspirasi terkait pelayanan kesehatan dan ketenagakerjaan, R
KESEHATAN
YOGYAKARTA Kabar membanggakan datang dari dunia pendidikan. Muhammad Maulana, putra Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Aceh, A. M
SOSOK
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan komitmennya membangun tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah menyiapkan program besar untuk memperkuat ketahanan pangan nasional melalui sektor perikanan. Menteri Koordinator Bid
PERTANIAN AGRIBISNIS
JAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi melantik Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Wamenhan RI) Marsekal (
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menahan tiga tersangka dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah k
HUKUM DAN KRIMINAL
SAMOSIR Jembatan Tanjung Horbo yang berada di kawasan Waterfront City Pangururan, Kabupaten Samosir, amblas setelah diterjang luapan Sun
PARIWISATA
MEDAN Tiga mantan pejabat Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) dipercaya mengemban jabatan strategis di Kejaksaan Agung Republ
HUKUM DAN KRIMINAL