JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Jakarta dan Bandung terkait penyidikan dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Penggeledahan tersebut disebut masih berlangsung dan menyasar beberapa titik yang berkaitan dengan para tersangka.
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, mengatakan penggeledahan dilakukan di beberapa tempat, termasuk rumah dan kantor yang diduga terkait perkara tersebut.Baca Juga:
"Beberapa tempat itu ada di Jakarta, ada di Bandung, dan di beberapa lokasi lain. Saat ini masih berlangsung," kata Syarief di Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis, 11 Juni 2026.
Syarief menjelaskan, penggeledahan difokuskan untuk mengamankan dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan dugaan tindak pidana para tersangka.
Barang bukti tersebut akan digunakan untuk memperkuat proses penyidikan.
"Apa yang kami dapatkan di situ masih fokus pada dokumen dan barang bukti elektronik yang mengarah kepada perbuatan para tersangka," ujarnya.
Meski demikian, Kejagung belum merinci secara terbuka lokasi spesifik maupun identitas pihak yang menjadi sasaran penggeledahan.
Syarief hanya menyebut sebagian penggeledahan dilakukan di kediaman para tersangka di Bandung.
"Ada kantor, ada kediaman. Kalau kediaman tiga-tiganya sudah dilakukan penggeledahan," kata dia.
Dalam perkara ini, Kejagung sebelumnya telah menetapkan tiga mantan petinggi Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai tersangka, yakni eks Kepala BGN Dadan Hindayana, eks Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya, dan eks Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung.
Belakangan, Kejagung kembali menetapkan satu tersangka baru dari unsur swasta, yaitu Asep Yusuf Somantri, yang disebut merupakan orang dekat Sony Sonjaya.
Asep diduga terlibat dalam pengaturan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program MBG bersama Sony.
Keduanya juga diduga melakukan pengaturan dalam proses penunjukan mitra serta aliran dana dalam proyek tersebut.
Selain itu, penyidik juga mendalami dugaan penyimpangan lain dalam tata kelola program MBG, termasuk indikasi afiliasi dengan yayasan pengelola, serta dugaan markup pengadaan sejumlah barang seperti motor listrik, sepatu, tablet, hingga televisi.
Kejagung menyatakan penyidikan masih terus berkembang dan tidak menutup kemungkinan adanya pihak lain yang akan dimintai pertanggungjawaban hukum apabila ditemukan cukup bukti.*
(d/ad)
TANJAB TIMUR Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah kebijakan efisiensi anggar
PEMERINTAHAN
MEDAN Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara, Sulaiman Harahap, mendorong seluruh Aparatur Sipil Negara (AS
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Kepolisian Resor (Polres) Tanjung Jabung Timur memusnahkan barang bukti berupa hampir 4,8 ton bawang merah ilegal yang didu
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Ketua Pokja Bunda PAUD Aceh, Mukarramah Fadhlullah, menegaskan pentingnya memperkuat sinergi antara Pokja Bunda PAUD tingkat
PENDIDIKAN
ACEH BESAR Puncak musim kemarau yang melanda Kabupaten Aceh Besar mulai berdampak pada kehidupan masyarakat. Selain menyebabkan ribuan h
PERISTIWA
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menyatakan dukungan penuh terhadap gerakan penghijauan yang digagas Huria Kri
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumut memperkuat masuka
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mulai menyiapkan langkah lanjutan setelah Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden (P
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, mengingatkan Badan Gizi Nasional (BGN) agar kebijakan melarang penggunaan barang subsidi di S
NASIONAL
JAKARTA Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep dipastikan akan maju sebagai calon anggota DPR RI pada Pemilu 202
POLITIK
