Peran Dadan Hindayana Terkuak di Skema Jual Titik SPPG MBG, Uang Mengalir ke Atas
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap peran pihak swasta, Glory Harimas Sihombing (GHS), dalam kasus dugaan korupsi tata kelola
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Pemeriksaan mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya oleh penyidik Kejaksaan Agung mengungkap perkembangan baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Jumlah nama yang disebut terkait permintaan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kini bertambah menjadi 41 orang.
Kuasa hukum Sony, Krisna Murti, mengatakan penyidik menemukan data tambahan saat melakukan pemeriksaan terhadap isi telepon genggam kliennya, termasuk percakapan WhatsApp yang berkaitan dengan permintaan titik SPPG.
"Penyidik mengonfirmasi data-data permintaan titik yang ada di ponsel klien kami, termasuk percakapan WhatsApp," kata Krisna di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (18/6/2026).Baca Juga:
Sebelumnya, pihak kuasa hukum menyebut terdapat 26 nama yang diduga mengajukan permintaan titik SPPG. Namun, setelah dilakukan pendalaman dan pemeriksaan digital forensik, jumlah tersebut bertambah.
"Dari 26 nama yang kami sebut sebelumnya, setelah dibuka percakapan dan tabel datanya, totalnya menjadi 41 nama," ujarnya.
Krisna menjelaskan, nama-nama tersebut berkaitan dengan permintaan atau pengajuan titik SPPG di sejumlah daerah. Namun ia menegaskan bahwa keberadaan nama tersebut tidak otomatis menunjukkan adanya keterlibatan dalam tindak pidana korupsi.
Menurutnya, dalam pemeriksaan tersebut penyidik juga menanyakan kemungkinan adanya transaksi jual beli titik SPPG. Namun Sony mengaku tidak mengetahui lebih lanjut apakah titik tersebut diperjualbelikan setelah diberikan.
"Setelah diberikan titik, klien kami tidak mengetahui apakah kemudian ada transaksi lanjutan atau tidak," kata Krisna.
Selain itu, penyidik juga mendalami dugaan keuntungan yang diterima Sony dalam proses penentuan titik SPPG. Namun pihaknya menegaskan tidak ada keuntungan finansial yang diterima kliennya.
"Beliau menyampaikan tidak ada keuntungan pribadi dari proses tersebut," ujarnya.
Dalam pemeriksaan itu, turut dibahas pula proyek pengadaan sistem CCTV dan perangkat sidik jari dalam program MBG yang bernilai lebih dari Rp300 miliar. Proyek tersebut disebut mencakup pemasangan perangkat di ribuan titik SPPG.
Kuasa hukum menyebut, berdasarkan penjelasan Sony, terdapat ketidaksesuaian antara laporan pemasangan dengan kondisi di lapangan, sehingga proyek tersebut diduga tidak berjalan sebagaimana mestinya.
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap peran pihak swasta, Glory Harimas Sihombing (GHS), dalam kasus dugaan korupsi tata kelola
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menetapkan satu tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi G
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan jajaran direksi dan komisaris lima bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara
EKONOMI
SINGKIL Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke80 tahun 2026, Polres Aceh Singkil melaksanakan kegiatan anjangsana kepada para pu
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan menyiapkan sejumlah kantong parkir atau parkir satelit di sekitar Stadion Teladan guna mengantisipasi lonjak
PEMERINTAHAN
JAKARTA Calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih diwajibkan mengikuti pelatihan dasar militer s
PEMERINTAHAN
JAKARTA Relawan Garda Prabowo melaporkan mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto, ke B
NASIONAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara terkait harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi seperti
EKONOMI
JAKARTA Pemeriksaan mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya oleh penyidik Kejaksaan Agung mengungkap perkembangan bar
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Kabupaten Karo berencana menghapus retribusi masuk ke kawasan pemandian air panas Sidebukdebuk setelah mendapat masuka
PEMERINTAHAN