MEDAN – Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara dari Fraksi NasDem, Ricky Anthoni, menempuh jalur hukum setelah merasa nama baiknya dicemarkan melalui sejumlah unggahan di media sosial.
Laporan tersebut telah disampaikan ke Polda Sumatera Utara pada Sabtu, 27 Juni 2026.
Kuasa hukum Ricky Anthoni, Pengadilen Sembiring, mengatakan laporan telah diterima dengan Nomor: STTLP/B/1033/VI/2026/SPKT/Polda Sumatera Utara.Baca Juga:
Laporan itu ditujukan terhadap akun media sosial berinisial MC dan beberapa akun lainnya yang diduga menyebarkan informasi yang dinilai merugikan kliennya.
Menurut Pengadilen, unggahan yang beredar di media sosial telah membentuk opini negatif dan merusak reputasi Ricky Anthoni sebagai pimpinan lembaga legislatif di Sumatera Utara.
"Fakta akan membuktikan dengan membawa persoalan ini ke ranah hukum. Kita akan membuka semuanya di meja hijau," kata Pengadilen kepada wartawan, Senin (29/6/2026).
Ia menilai ada pihak yang sengaja membuat informasi yang tidak benar untuk menyudutkan kliennya.
Pengadilen menegaskan Ricky Anthoni tetap menghormati kebebasan pers dan mengakui peran media sebagai salah satu pilar demokrasi.
Namun, menurutnya, penyebaran informasi harus tetap mengedepankan fakta dan prinsip jurnalistik.
"Klien kami sangat menyayangkan jika ada yang menggunakan identitas pers dalam menyebarkan informasi tanpa fakta. Pers harus dijaga dari oknum tak bertanggung jawab. Jika terus dibiarkan, ini akan terus merusak marwah dan mencederai citra seorang jurnalis," tuturnya.
Selain melaporkan dugaan pencemaran nama baik, pihak kuasa hukum juga meminta Polda Sumatera Utara segera menindaklanjuti laporan tersebut melalui proses penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang dilaporkan.
Pengadilen mengaku optimistis kepolisian akan menangani perkara tersebut secara profesional sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Sementara itu, Ricky Anthoni membenarkan dirinya telah memilih jalur hukum untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
"Kami pilih jalur hukum untuk menyelesaikan persoalan ini," ucap politisi Partai NasDem dari daerah pemilihan Binjai-Langkat itu.
Laporan tersebut berkaitan dengan unggahan pada akun Instagram berinisisial MC yang menyebut Ricky Anthoni diduga mengendalikan sejumlah proyek strategis serta memiliki pengaruh dalam penempatan pejabat di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Medan.
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan atau tanggapan dari pihak pengelola akun media sosial yang dilaporkan terkait tuduhan tersebut.
Proses hukum kini masih berada dalam penanganan Polda Sumatera Utara.* (mi/ad)
TANJUNGBALAI Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menegaskan sejalan dengan tema Ayah Wajib Hadir. Tema ini bukan sekada
PEMERINTAHAN
MEDAN Dinamika menjelang Musyawarah Daerah (Musda) Partai Demokrat Sumatera Utara mulai menghangat. Ketua DPD Partai Demokrat Sumut, Lok
POLITIK
JAKARTA Program Magang Nasional 2025 mencatat hasil positif. Sebanyak 30 persen peserta yang mengikuti program tersebut langsung diterima
NASIONAL
JAKARTA PT Bursa Efek Indonesia (BEI) resmi menetapkan jajaran direksi baru untuk masa bakti 20262030 melalui Rapat Umum Pemegang Saham
EKONOMI
JAKARTA Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri mengungkap modus sindikat judi online (judol) jaringan internasional y
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tim kuasa hukum Roy Suryo menyiapkan sejumlah alat bukti untuk diajukan dalam sidang praperadilan terkait proses penangkapan kli
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah resmi memangkas harga gas alam cair atau Liquefied Natural Gas (LNG) untuk sektor industri menjadi USD13 per Metric Mi
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah resmi menetapkan logo Hari Ulang Tahun (HUT) ke81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Logo tersebut merupakan karya desa
NASIONAL
BANDA ACEH Polda Aceh menggelar upacara penyerahan jabatan Kepala Biro Perencanaan (Karorena) dari Kombes Pol. R. Dadik Junaedi Supri Ha
PEMERINTAHAN
KISARAN Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan memperingati Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan menggelar kegiatan keagamaan di Masjid Ag
PEMERINTAHAN
