DPC PKN Binjai dan Langkat Solid Hadiri Rakornas Sumut, Siap Kerja Nyata untuk Rakyat
MEDAN Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Kota Binjai dan Kabupaten Langkat menghadiri Rapat Koordinasi Nasio
POLITIK
MEDAN – Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara dari Fraksi NasDem, Ricky Anthoni, menempuh jalur hukum setelah merasa nama baiknya dicemarkan melalui sejumlah unggahan di media sosial.
Laporan tersebut telah disampaikan ke Polda Sumatera Utara pada Sabtu, 27 Juni 2026.
Kuasa hukum Ricky Anthoni, Pengadilen Sembiring, mengatakan laporan telah diterima dengan Nomor: STTLP/B/1033/VI/2026/SPKT/Polda Sumatera Utara.Baca Juga:
Laporan itu ditujukan terhadap akun media sosial berinisial MC dan beberapa akun lainnya yang diduga menyebarkan informasi yang dinilai merugikan kliennya.
Menurut Pengadilen, unggahan yang beredar di media sosial telah membentuk opini negatif dan merusak reputasi Ricky Anthoni sebagai pimpinan lembaga legislatif di Sumatera Utara.
"Fakta akan membuktikan dengan membawa persoalan ini ke ranah hukum. Kita akan membuka semuanya di meja hijau," kata Pengadilen kepada wartawan, Senin (29/6/2026).
Ia menilai ada pihak yang sengaja membuat informasi yang tidak benar untuk menyudutkan kliennya.
Pengadilen menegaskan Ricky Anthoni tetap menghormati kebebasan pers dan mengakui peran media sebagai salah satu pilar demokrasi.
Namun, menurutnya, penyebaran informasi harus tetap mengedepankan fakta dan prinsip jurnalistik.
"Klien kami sangat menyayangkan jika ada yang menggunakan identitas pers dalam menyebarkan informasi tanpa fakta. Pers harus dijaga dari oknum tak bertanggung jawab. Jika terus dibiarkan, ini akan terus merusak marwah dan mencederai citra seorang jurnalis," tuturnya.
Selain melaporkan dugaan pencemaran nama baik, pihak kuasa hukum juga meminta Polda Sumatera Utara segera menindaklanjuti laporan tersebut melalui proses penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang dilaporkan.
Pengadilen mengaku optimistis kepolisian akan menangani perkara tersebut secara profesional sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Sementara itu, Ricky Anthoni membenarkan dirinya telah memilih jalur hukum untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
"Kami pilih jalur hukum untuk menyelesaikan persoalan ini," ucap politisi Partai NasDem dari daerah pemilihan Binjai-Langkat itu.
Laporan tersebut berkaitan dengan unggahan pada akun Instagram berinisisial MC yang menyebut Ricky Anthoni diduga mengendalikan sejumlah proyek strategis serta memiliki pengaruh dalam penempatan pejabat di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Medan.
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan atau tanggapan dari pihak pengelola akun media sosial yang dilaporkan terkait tuduhan tersebut.
Proses hukum kini masih berada dalam penanganan Polda Sumatera Utara.* (mi/ad)
MEDAN Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Kota Binjai dan Kabupaten Langkat menghadiri Rapat Koordinasi Nasio
POLITIK
JAKARTA Anggota DPD RI/MPR RI Bustami Zainudin menilai penyematan julukan Bapak Infrastruktur kepada Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jok
NASIONAL
BANDA ACEH Tokoh perdamaian Aceh sekaligus mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengajak seluruh elemen masyarakat memanfaatkan 21
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution menegur Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Kota Pemata
PEMERINTAHAN
JAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) membeberkan perkembangan terbaru terkait gempa bumi yang mengguncang Nusa T
NASIONAL
SOLOK Percepatan pemulihan pascabencana di Kabupaten Solok dan Kota Solok, Sumatera Barat, terus dikebut. Sejumlah sektor menjadi priori
NASIONAL
AGAM Pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, mulai memasuki tahap pelaksa
NASIONAL
NAGAN RAYA Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Aceh, mempercepat pemanfaatan tambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk memulihkan lahan
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Kenduri Diraja Negeri Deli yang akan digel
PEMERINTAHAN
JAKARTA Jumlah korban meninggal dunia akibat gempa bumi magnitudo (M) 7,7 yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu
PERISTIWA