Selain Pemerintah Kota Medan, LBH Medan turut melaporkan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang terkait dugaan alokasi APBD sebesar Rp1,5 miliar untuk rehabilitasi gedung barang bukti Polrestabes Medan.
Menurut LBH Medan, gedung tersebut berada di wilayah administratif Kota Medan, sehingga pihaknya mempertanyakan dasar penggunaan APBD Kabupaten Deli Serdang untuk kegiatan tersebut.
LBH Medan menilai penggunaan APBD untuk rehabilitasi gedung institusi kepolisian dan kejaksaan perlu dikaji karena kedua lembaga tersebut telah memiliki anggaran melalui APBN.
Dalam laporannya, LBH Medan menyebut Polri dan Kejaksaan telah memperoleh alokasi anggaran negara yang besar sehingga mempertanyakan urgensi penggunaan anggaran daerah untuk membiayai sarana dan prasarana milik institusi vertikal.
LBH Medan juga menilai kebijakan tersebut perlu dilihat dari sisi prioritas pembangunan daerah.
Menurut mereka, masih terdapat berbagai persoalan masyarakat yang membutuhkan perhatian, seperti kerusakan jalan, banjir, kemacetan, pengelolaan sampah, serta peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan.
LBH Medan menduga penggunaan APBD tersebut berpotensi mengarah pada penyalahgunaan kewenangan dan meminta Ombudsman melakukan pemeriksaan lebih lanjut.
Kedatangan LBH Medan diterima langsung oleh Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Herdensi.
Ombudsman menerima dokumen laporan yang disampaikan LBH Medan dan memberikan tanda terima kepada pihak pelapor.
Herdensi mengatakan pihaknya masih akan melakukan pemeriksaan awal terhadap laporan tersebut untuk menentukan apakah terdapat unsur administrasi yang dapat ditindaklanjuti.
"Kami masih mempelajari laporan tersebut. Nanti akan kami telaah apakah memenuhi unsur administrasi. Jika memenuhi, tentu akan dilakukan proses lebih lanjut, termasuk memanggil pihak-pihak yang terkait," ujar Herdensi.
Hingga saat ini, Ombudsman Sumatera Utara belum memastikan apakah dugaan yang disampaikan LBH Medan memenuhi unsur maladministrasi maupun pelanggaran administrasi pemerintahan.
JAKARTA Pemerintah terus mempercepat pemulihan layanan kesehatan di wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Bara
KESEHATAN
MEDAN Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang dijalankan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tidak hanya berfokus pada pemeriksaan p
KESEHATAN
MEDAN Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pengadaan Papan Tulis Interaktif (PTI) atau smartboard pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lang
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Ketua PAC Partai Solidaritas Binjai Selatan, Daily Suganta Sembiring, S.E., menginisiasi kegiatan gotong royong sekaligus memberi
NASIONAL
PIDIE Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan menghadiri peresmian Bendungan Rukoh di Gampong Alue, Kecamatan Titeue, Kabupaten Pidie, Ac
NASIONAL
LOMBOK BARAT Presiden RI Prabowo Subianto mengingatkan seluruh kepala daerah agar tidak memanfaatkan jabatan untuk mencari keuntungan pr
PEMERINTAHAN
LOMBOK BARAT Presiden RI Prabowo Subianto mengaku masih memiliki utang kepada masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB) yang selama ini kon
NASIONAL
BIREUEN Video yang memperlihatkan tiga personel Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP & WH) Kabupaten Bireuen, Aceh
NASIONAL
JAKARTA Polda Metro Jaya memamerkan sejumlah barang bukti hasil penggeledahan dalam penyidikan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucia
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan pembangunan Kota Medan tidak dapat hanya bergantung pada pemerintah. Menurut d
PEMERINTAHAN
