Kejari Medan Periksa Mantan Direktur RSUD Pirngadi, Dugaan Korupsi BLUD Rp23,8 Miliar Masuk Tahap Penyidikan

MEDAN — Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan terus mendalami dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan belanja barang dan jasa yang bersumber dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Dr Pirngadi Medan Tahun Anggaran 2023 dan 2024.

Dalam proses penyidikan, Kejari Medan telah memeriksa sejumlah pihak, termasuk mantan Direktur RSUD Dr Pirngadi Medan, dr. Suhartono.

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Medan Juanda Ronny Hutauruk mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk menggali informasi terkait dugaan penyimpangan dalam penggunaan anggaran BLUD.

Baca Juga:

• Komisi III DPR Bakal Awasi Langsung Penggeledahan Tiga Kasus Korupsi: Jangan Sampai Emas Batangan Ditukar Cokelat

"Saat ini kami sudah memeriksa sejumlah pihak, salah satunya Suhartono selaku mantan direktur," kata Juanda, Sabtu (11/7/2026).

Menurut Juanda, penyidik masih melakukan pengumpulan alat bukti serta memeriksa saksi-saksi yang dianggap mengetahui proses pengelolaan anggaran tersebut.

Selain itu, Kejari Medan juga telah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk melakukan audit guna mengetahui secara pasti ada atau tidaknya kerugian negara dalam perkara tersebut.

"Saat ini kami juga telah berkoordinasi dengan BPK RI untuk melakukan audit dalam rangka menghitung dugaan kerugian negara pada perkara tersebut," ujarnya.

Ia menjelaskan, penetapan tersangka akan dilakukan setelah seluruh proses penyidikan selesai dan penyidik memperoleh bukti yang cukup.

"Setelah hasil audit kerugian negara dari BPK RI keluar, kami akan mengungkap dan menetapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka sesuai ketentuan hukum yang berlaku," kata Juanda.

Sebelumnya, Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Medan melakukan penggeledahan di RSUD Dr Pirngadi Medan pada 30 Juni 2026.

Penggeledahan tersebut dilakukan sebagai bagian dari penyidikan dugaan korupsi belanja barang dan jasa yang menggunakan anggaran BLUD.

Kasi Intelijen Kejari Medan Valentino Harry Parluhutan Manurung mengatakan penggeledahan dilakukan di kantor RSUD Dr Pirngadi Medan yang berlokasi di Jalan Prof. H.M. Yamin Nomor 47, Kecamatan Medan Timur.

Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran BLUD.

Dokumen tersebut nantinya akan digunakan untuk memperkuat alat bukti dalam proses penyidikan.

Berdasarkan penyidikan sementara, Kejari Medan tengah menelusuri penggunaan anggaran BLUD dengan nilai pagu mencapai Rp23,81 miliar.

Anggaran tersebut terdiri dari belanja obat dan bahan medis habis pakai (BMHP) sebesar Rp10,8 miliar serta pembayaran utang sebesar Rp13,01 miliar.

Penyidik juga menemukan adanya dugaan persoalan terkait utang rumah sakit yang muncul pada tahun anggaran sebelumnya, tetapi baru dibayarkan pada tahun berikutnya.

"Penyidik juga menemukan adanya utang yang timbul pada tahun anggaran sebelumnya, namun baru dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya dan hingga kini belum seluruhnya dilunasi," kata Valentino.

Kejari Medan memastikan proses penyidikan masih berjalan.

Penyidik akan terus mendalami aliran penggunaan anggaran serta pihak-pihak yang diduga memiliki tanggung jawab dalam perkara tersebut.* (at/ad)

Komisi III DPR Bakal Awasi Langsung Penggeledahan Tiga Kasus Korupsi: Jangan Sampai Emas Batangan Ditukar Cokelat

Prabowo Beri Pesan Tegas untuk Aparat Penegak Hukum soal Penanganan Tiga Kasus Korupsi yang Seret Eks Jampidsus

Ini Deretan Pasal yang Jerat Eks Jampidsus Febrie Adriansyah dalam Tiga Kasus Korupsi dan TPPU, Ancaman Hukuman Seumur Hidup Mengintai

Bupati Sukoharjo Ancam Mutasi ASN yang Tak Setor Uang, Rp2,93 Miliar Dipakai Renovasi Rumah dan Beli Mobil

Hakim Tegur Eks Pj Bupati Langkat Soal Penarikan Smartboard Sekolah Swasta: Itu Diskriminasi!

Habiburokhman Sebut Kasus yang Jerat Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Masuk Kategori Mega Korupsi