JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, pada Senin (20/7/2026). Dalam operasi tersebut, tim penyidik mengamankan uang tunai senilai ratusan juta rupiah serta sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara yang tengah diselidiki.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan barang bukti yang disita berasal dari hasil operasi senyap yang dilakukan di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.
"Barang bukti di antaranya dalam bentuk uang tunai dalam pecahan rupiah dan juga beberapa dokumen yang diduga terkait dalam perkara ini," ujar Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (20/7/2026).Baca Juga:
Meski belum merinci jumlah pasti uang yang diamankan, KPK memperkirakan nilai barang bukti tersebut mencapai ratusan juta rupiah.
"Sampai dengan saat ini uang yang diamankan senilai ratusan juta rupiah," katanya.
Dalam operasi tersebut, KPK turut mengamankan total 19 orang yang terdiri dari aparatur sipil negara (ASN) dan pihak swasta. Namun, hanya tujuh orang, termasuk Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini, yang dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
Menurut Budi, pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK akan menjadi dasar bagi penyidik untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan dalam operasi tersebut.
"Tentu nanti yang dibawa di Jakarta yang memang sesuai kebutuhan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," ujarnya.
Sebelumnya, tim penyidik KPK juga telah melakukan penyegelan di sejumlah lokasi yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut, termasuk ruang kerja Bupati Lombok Barat dan kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Hingga kini, KPK masih terus mendalami konstruksi perkara, termasuk dugaan tindak pidana korupsi yang melatarbelakangi operasi tangkap tangan tersebut. Lembaga antirasuah itu dijadwalkan akan menyampaikan perkembangan resmi setelah proses pemeriksaan awal rampung.* (in/dh)
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk tahun 2026 mengalami penyesuaian. Dari se
NASIONAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengungkapkan pesan Ketua Umum PDI Perjuangan sekaligus Presiden
POLITIK
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat akan meluncurkan motor listrik nasional sebagai bagian dari upaya pemerintah memperk
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah mengalokasikan tambahan anggaran sebesar Rp21,16 triliun kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mempercepat reh
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengerahkan alat berat, personel, ambulans, serta tenaga kesehatan untuk mempercepat proses evakuasi
PERISTIWA
MEDAN Ketua Tim Penggerak PKK Kota Medan, Ny. Airin Rico Waas, menegaskan pentingnya peran orang tua dan pengasuh dalam membentuk karakt
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Pemerintah Provinsi Aceh mulai mempercepat pelaksanaan program pemulihan pascabencana melalui pemanfaatan tambahan Transfer k
PEMERINTAHAN
Oleh Yakub F. IsmailPAJAK merupakan salah satu instrumen yang selama ini dinilai paling vital dalam mendorong pemasukan negara.Pajak bahkan
OPINI
MEDAN Putusan terhadap anak berinisial AL (12), terdakwa kasus pembunuhan terhadap ibu kandungnya di Kecamatan Medan Sunggal, telah berk
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution membawa sejumlah agenda strategis saat menjalankan komitmen berkantor
PEMERINTAHAN
