LBH Padang berencana mengajukan surat keberatan kepada Polda Sumbar dan meminta agar dilakukan gelar perkara khusus untuk meninjau kembali penghentian penyelidikan tersebut.
Menurut Diki, langkah itu diperlukan agar dugaan tindak pidana yang dilaporkan korban dapat kembali didalami, termasuk mencari saksi serta mengumpulkan alat bukti tambahan.
"Kami pada Senin depan akan membuat surat keberatan atas penghentian penyelidikan dan meminta Polda Sumbar menggelar gelar perkara khusus. Tujuannya agar bukti-bukti dugaan kekerasan seksual ini dapat kembali didalami, termasuk mencari saksi dan alat bukti," kata Diki.
LBH Padang menilai kasus ini perlu ditangani secara profesional, transparan, dan akuntabel, terutama karena terdapat dugaan relasi kuasa antara korban yang berpangkat brigadir dengan terduga pelaku yang berpangkat AKBP.
Sementara proses etik masih berjalan, korban berharap laporan pidananya kembali diperiksa dan dugaan ancaman yang diterimanya juga dapat ditelusuri oleh pihak berwenang.* (km/ad)
TANJAB TIMUR Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah kebijakan efisiensi anggar
PEMERINTAHAN
MEDAN Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara, Sulaiman Harahap, mendorong seluruh Aparatur Sipil Negara (AS
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Kepolisian Resor (Polres) Tanjung Jabung Timur memusnahkan barang bukti berupa hampir 4,8 ton bawang merah ilegal yang didu
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Ketua Pokja Bunda PAUD Aceh, Mukarramah Fadhlullah, menegaskan pentingnya memperkuat sinergi antara Pokja Bunda PAUD tingkat
PENDIDIKAN
ACEH BESAR Puncak musim kemarau yang melanda Kabupaten Aceh Besar mulai berdampak pada kehidupan masyarakat. Selain menyebabkan ribuan h
PERISTIWA
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menyatakan dukungan penuh terhadap gerakan penghijauan yang digagas Huria Kri
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumut memperkuat masuka
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mulai menyiapkan langkah lanjutan setelah Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden (P
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, mengingatkan Badan Gizi Nasional (BGN) agar kebijakan melarang penggunaan barang subsidi di S
NASIONAL
JAKARTA Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep dipastikan akan maju sebagai calon anggota DPR RI pada Pemilu 202
POLITIK
