Enam Fraksi DPRD Batu Bara Setujui Perubahan Bentuk Hukum PT Pembangunan Batra Berjaya
BATU BARA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Pendapat Akhir F
PEMERINTAHAN
JAKARTA – Perjuangan hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim belum berakhir setelah dirinya dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dalam perkara dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook.
Setelah putusan tersebut, tim kuasa hukum Nadiem melaporkan empat hakim yang menangani perkara itu ke Komisi Yudisial (KY).
Laporan tersebut ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim Purwanto S Abdullah serta tiga hakim anggota, yakni Eryusman, Sunoto, dan Mardiantos.Baca Juga:
Tim kuasa hukum menyebut laporan itu telah tercatat dengan nomor pendaftaran 0761/VII/2026/P.
Kuasa hukum Nadiem, Ari Yusuf Amir, mengatakan laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dalam proses persidangan perkara yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.
"Kami sudah resmi membuat laporan kepada Komisi Yudisial terkait dengan kasus yang kami tangani, yaitu kasus Nadiem Anwar Makarim di PN Tipikor Jakarta Pusat," kata Ari saat ditemui di Komisi Yudisial, Senin (6/7/2026).
Menurut Ari, laporan tersebut telah dilengkapi sejumlah bukti yang dinilai menunjukkan adanya dugaan pelanggaran etik oleh hakim yang dilaporkan.
"Beberapa laporan kami berkaitan dengan dugaan terjadinya pelanggaran kode etik dan perilaku hakim. Kami tegaskan, laporan-laporan tersebut dilengkapi dengan bukti-bukti yang nyata," ujar Ari.
Ari menegaskan bahwa laporan ke KY bukan semata-mata karena pihaknya tidak menerima putusan hakim.
Menurut dia, perbedaan pandangan terhadap putusan merupakan hal yang dapat terjadi dalam proses hukum.
Namun, pihaknya mempersoalkan dugaan adanya perubahan atau ketidaksesuaian fakta persidangan dalam putusan hakim.
"Bagi kami, putusan bersalah itu sah-sah saja, artinya perbedaan pandangan itu sah, itu kewenangan dari majelis hakim. Tapi terhadap manipulasi terhadap fakta-fakta persidangan, itu yang kami sesalkan," kata Ari.
BATU BARA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Pendapat Akhir F
PEMERINTAHAN
BATU BARA DPRD Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian laporan Panitia Khusus (Pansus) Badan Usaha Milik
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk memanggil mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo sebagai sak
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meminta para lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XXXIII agar
NASIONAL
OlehSutrisno PangaribuanUPAYA cari muka kepada Bobby Nasution mulai muncul dengan pernyataan Anggota DPRD Sumut tentang kuorum Rapat Paripu
OPINI
JAKARTA Sukun dinilai memiliki potensi besar menjadi salah satu pangan unggulan masa depan Indonesia. Selain memiliki kandungan gizi yan
PERTANIAN AGRIBISNIS
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mulai mendorong pengembangan industri kopi daerah dengan membangun tiga rumah p
PEMERINTAHAN
JAKARTA Nilai tukar rupiah kembali mengalami tekanan pada pembukaan perdagangan Rabu, 29 Juli 2026. Mata uang Garuda dibuka melemah terh
EKONOMI
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali menunjukkan penguatan pada pembukaan perdagangan Rabu, 29 Juli 2026. Pergerakan posit
EKONOMI
JAKARTA PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) terus memperkuat komitmen tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) melalui berbagai program
NASIONAL