Kabais TNI Soleman B. Ponto Dorong Pembentukan Pengadilan Maritim: Keadilan Tak Boleh Berhenti di Bibir Pantai

Ponto mendorong pemerintah dan DPR menyusun naskah akademik serta rancangan undang-undang mengenai Pengadilan Maritim.

Menurut dia, pembentukan lembaga tersebut harus diikuti dengan pembangunan ekosistem pendukung, mulai dari hakim, penyidik, penuntut umum, advokat, panitera hingga ahli maritim.

"Jangan hanya membentuk lembaganya. Seluruh ekosistem peradilan maritim harus dibangun secara bersamaan agar lembaga tersebut benar-benar berfungsi," kata Ponto.

Ponto menilai ukuran keberhasilan sistem hukum maritim bukan sekadar berdirinya lembaga baru.

Yang lebih penting adalah sejauh mana negara mampu memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat yang selama ini berada pada posisi rentan di ruang maritim.

"Kalau pembentukan ini terus ditunda, pekerja kapal akan tetap menghadapi risiko pertanggungjawaban yang tidak sepadan dengan penguasaannya terhadap keadaan. Penumpang dan keluarga korban juga berpotensi terus kesulitan mendapatkan pemulihan hak," ujarnya.

Ia pun menutup pandangannya dengan menekankan pentingnya kehadiran negara bagi masyarakat yang hidup dan bekerja di laut.

"Keadilan tidak boleh berhenti di bibir pantai. Bagi penumpang dan pekerja kapal, keadilan menjadi nyata ketika negara menyediakan forum yang memahami kapal sebagai ruang hidup, bukan sekadar benda yang berada di suatu titik koordinat," pungkasnya.* (ad)

20 Tahun Mengabdi, Kadis Kominfo Medan Arrahmaan Pane Terima Satyalancana Karya Satya

Rico Waas Pimpin Penurunan Bendera HUT ke-81 RI di Lapangan Merdeka, Sejumlah ASN Terima Satyalancana dari Presiden

SBY Nilai Arah Pembangunan Prabowo 2027 Makin Jelas dan Beri Harapan Baru

Mendagri Tito Siapkan Langkah Prioritas untuk Korban Gempa NTT

Presiden Iran Sampaikan Duka atas Gempa M 7,7 Flores, Siap Kirim Bantuan Medis

Polrestabes Medan Bongkar Peredaran Sabu Lewat Jendela Rumah di Tembung, Tiga Perempuan Diamankan