Iverson mengatakan penyidikan perkara Roy Suryo telah dimulai sejak 14 Juli 2025 berdasarkan surat perintah penyidikan yang diterbitkan Polda Metro Jaya.
Setelah itu, SPDP disebut langsung dikirim kepada jaksa penuntut umum, pelapor, dan terlapor atau Roy Suryo.
"Sehingga sejak saat itu penyidikan telah berjalan dan perkara telah berada dalam proses penyidikan," tutur AKBP Iverson dalam penyampaian duplik pada sidang praperadilan keempat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (19/8/2026).
Menurut Iverson, dua surat perintah penyidikan yang diterbitkan pada 15 Januari dan 30 Maret 2026 bukan merupakan dimulainya penyidikan baru.
Kedua surat tersebut disebut sebagai penyesuaian administrasi untuk melanjutkan proses penyidikan yang sudah berjalan.
"Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/94/I/2026 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/1043/III/2026 dalam perkara a quo merupakan bagian dari kesinambungan penanganan penyidikan yang telah dimulai sebelumnya," kata dia.
Karena itu, Polda Metro Jaya menilai tidak tepat apabila tidak adanya SPDP atas dua surat perintah penyidikan tersebut dijadikan alasan untuk menyatakan seluruh proses penyidikan tidak sah.
Iverson juga meminta hakim mempertimbangkan waktu dimulainya penyidikan perkara Roy Suryo.
Menurut dia, penyidikan telah dimulai sebelum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP berlaku.
Ia merujuk Pasal 361 huruf a UU Nomor 20 Tahun 2025.
Ketentuan tersebut, menurut Iverson, mengatur perkara yang telah memasuki proses penyidikan sebelum KUHAP baru berlaku tetap diselesaikan berdasarkan KUHAP lama.
Dengan dasar tersebut, Polda Metro Jaya menilai penerbitan dua surat perintah penyidikan pada 2026 tidak dapat dianggap sebagai awal penyidikan baru.
JAKARTA Ketua Komisi V DPR Lasarus menilai Indonesia tengah menghadapi kondisi darurat angkutan laut. Penilaian itu disampaikan setelah
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Khusus, M
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJUNGBALAI Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina melantik dan mengambil sumpah 26 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota T
PEMERINTAHAN
MEDAN Angin kencang yang menerjang Kota Medan, Sumatera Utara, pada Selasa malam, 18 Agustus 2026, menyebabkan sejumlah bangunan rusak.
PERISTIWA
MEDAN Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Wilayah I Medan mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk sejumlah wilayah di
PERISTIWA
ACEH TENGAH Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mempercepat pemulihan lahan pertanian yang terdampak bencana hidrometeorologi. Dari 1.615 h
PERTANIAN AGRIBISNIS
MEDAN Nurbaiti, 73 tahun, masih mengais material bangunan yang berserakan di rumahnya di Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Medan Johor, Kota
PERISTIWA
JAKARTA Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, meminta eks Kepala Seksi Intel
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sidang praperadilan keempat Roy Suryo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu, 19 Agustus 2026, sempat berlangsung gaduh. Per
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan Indonesia akan menerima lebih banyak pesawat angkut dan pesawat tempur dalam b
NASIONAL
