MA Larang Banding dan Kasasi atas Putusan Bebas, Begini Respons Kejagung

JAKARTA — Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2026 yang menegaskan putusan bebas dalam perkara pidana tidak dapat diajukan kasasi.

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan masih mempelajari aturan tersebut.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna mengatakan pihaknya belum dapat memberikan tanggapan lebih jauh mengenai aturan baru MA itu.

Baca Juga:

• Kepala Inspektorat Banda Aceh dan Pria 22 Tahun Dijerat Pasal Pelecehan Seksual

"Kami sedang pelajari dulu," kata Anang kepada wartawan, Kamis (20/8/2026).

Anang tidak menjelaskan lebih lanjut sikap Kejagung terhadap SEMA tersebut.

Ia menegaskan lembaganya masih mempelajari ketentuan yang diterbitkan MA.

Ketua MA Sunarto sebelumnya menjelaskan SEMA Nomor 4 Tahun 2026 diterbitkan sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan upaya hukum perkara pidana.

Dalam aturan tersebut, MA menegaskan putusan bebas tidak dapat diajukan melalui banding maupun kasasi.

"SEMA Nomor 4 Tahun 2026. SEMA ini memberikan pedoman tegas terkait upaya hukum dalam perkara pidana. Pertama, terhadap putusan bebas. Upaya hukum banding maupun kasasi secara mutlak tidak diperbolehkan," ujar Sunarto dalam peringatan HUT ke-81 MA yang disiarkan melalui kanal YouTube MA, Kamis (20/8).

Ketentuan tersebut menjadi bagian dari perubahan mekanisme upaya hukum pidana setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Larangan mengajukan kasasi terhadap putusan bebas juga tercantum dalam Pasal 299 UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.

Pasal tersebut pada ayat (1) mengatur bahwa terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi kepada MA terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain MA.

Namun, ketentuan tersebut memiliki sejumlah pengecualian.

Dalam Pasal 299 ayat (2), permohonan pemeriksaan kasasi tidak dapat diajukan terhadap:

- Putusan bebas;
- Putusan berupa pemaafan Hakim;
- Putusan berupa tindakan;
- Putusan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari lima tahun atau pidana denda kategori V;
- Putusan yang telah diperiksa dengan acara pemeriksaan singkat.

Dengan aturan tersebut, putusan bebas yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama tidak lagi dapat dibawa ke tahap kasasi.

SEMA Nomor 4 Tahun 2026 kemudian menjadi pedoman bagi para penegak hukum dalam menerapkan ketentuan tersebut.

Sementara itu, Kejagung masih mempelajari aturan baru MA sebelum menentukan langkah selanjutnya.* (d/ad)

Kepala Inspektorat Banda Aceh dan Pria 22 Tahun Dijerat Pasal Pelecehan Seksual

BEM USU Gelar Aksi di Lapangan Merdeka, Kritik MBG hingga Kebijakan Pemerintah: Apakah Kita Sudah Benar-Benar Merdeka?

Pemprov Sumut Masih Cari Pejabat untuk 5 Jabatan Kosong, Bukan Lewat Lelang

Selundupkan Sabu Pakai Pesawat Militer, Mayor Laut Faisal Dipecat dan Divonis 10 Tahun

Cuaca Ekstrem Melanda Medan, BPBD Catat 170 Rumah Rusak di 8 Kecamatan

Dies Natalis ke-74, USU Diminta Perkuat Riset dan Kolaborasi untuk Pembangunan Sumut