Survei Median: 48,9 Persen Publik Nilai Kebebasan Berpendapat di Indonesia Masih Bebas
JAKARTA Hasil survei Media Survei Nasional (Median) menunjukkan 48,9 persen masyarakat menilai kondisi kebebasan berpendapat di Indonesi
NASIONAL
JAKARTA – Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp22,1 triliun untuk tahun anggaran 2027.
Usulan itu disampaikan karena pagu anggaran yang telah dialokasikan untuk Kejaksaan pada 2027 dinilai belum mencukupi kebutuhan ideal lembaga.
Wakil Jaksa Agung Asep Nana Mulyana mengatakan pagu anggaran Kejaksaan pada 2027 saat ini sebesar Rp21,5 triliun.Baca Juga:
Sementara kebutuhan ideal riil Kejaksaan untuk tahun yang sama mencapai Rp43,6 triliun.
"Usulan tambahan anggaran Kejaksaan RI tahun anggaran 2027 memperhatikan besaran alokasi pagu tahun anggaran 2027 sebesar Rp 21,5 triliun dan membandingkan dengan bujet ideal riil tahun 2027 yaitu sebesar Rp 43,6 triliun," ujar Asep dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, Senin, 31 Agustus 2026.
Menurut Asep, tambahan anggaran diperlukan untuk sejumlah kebutuhan, termasuk peningkatan kesejahteraan pegawai melalui pemberian tunjangan.
Perhatian khusus diberikan kepada pegawai yang bertugas di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.
Ia mengatakan kondisi pegawai yang bertugas di wilayah 3T berbeda dengan daerah lain, terutama dari sisi biaya hidup dan transportasi.
"Mungkin sebagai pengingat saja Bapak/Ibu dari Komisi 3, ada barangkali penghargaan ataupun penambahan kaitan dengan tunjangan mereka yang bertugas di kategori 3T ini menyangkut juga masalah mungkin kemahalan harga, transportasi, dan sebagainya yang berbeda dengan teman-teman yang ada di daerah-daerah lainnya," kata Asep.
Selain tunjangan pegawai, tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendukung tugas Kejaksaan.
Kebutuhan itu antara lain mencakup pemulihan aset, renovasi kantor, serta biaya operasional seperti listrik, air dan telepon.
"Dan sarana prasarana pendukung tugas dan fungsi termasuk pemulihan aset dan renovasi kantor, pemenuhan biaya listrik, air, telepon, dan kebutuhan penunjang lainnya," kata Asep.
JAKARTA Hasil survei Media Survei Nasional (Median) menunjukkan 48,9 persen masyarakat menilai kondisi kebebasan berpendapat di Indonesi
NASIONAL
JAKARTA Duta Besar Republik Yaman untuk Indonesia Salem Ahmed Abdulrahman Balfakeeh meminta pemerintah Indonesia membuka kantor Konsulat
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah masih mengkaji rencana pembatasan pembelian bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite berdasarkan kelompok kesejaht
EKONOMI
JAKARTA Hasil survei Poltracking Indonesia menunjukkan 51,2 persen publik menilai kinerja komunikasi pemerintah berjalan baik. Angka ter
NASIONAL
MEDAN Tim penyidik Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan masih menyelidiki kematian Winda Lorenza Gowasa (35), eks istri polisi yang
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyoroti sikap sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilai kurang k
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Kota Medan meminta hasil reses anggota DPRD Kota Medan tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi segera diterjemahkan menj
PEMERINTAHAN
OlehEben E. Siadari TIBANYA Pangeran Harry dan keluarga di Bandara Birmingham, Inggris, 26 Agustus 2026 lalu, tidak menjadi berita utama di
OPINI
MEDAN Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis sembilan tahun penjara kepada Muhammad Rafi dalam perkara produksi vape yang mengandung
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pelibatan organisasi masyarakat atau ormas untuk membubarkan massa yang rusuh dinilai berisiko memicu konflik horizontal. Pakar
HUKUM DAN KRIMINAL