Survei Median: 48,9 Persen Publik Nilai Kebebasan Berpendapat di Indonesia Masih Bebas
JAKARTA Hasil survei Media Survei Nasional (Median) menunjukkan 48,9 persen masyarakat menilai kondisi kebebasan berpendapat di Indonesi
NASIONAL
Kejaksaan juga memperhitungkan kebutuhan belanja pegawai dalam usulan tambahan anggaran tersebut.
Asep menyebut terdapat 7.057 pegawai CPNS yang telah diangkat menjadi PNS pada 2026.
Selain itu, terdapat 1.609 pegawai PPPK yang telah melaksanakan tugas pada tahun yang sama.
"Termasuk perpindahan sebanyak 786 pegawai PNS Rubasan dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia yang sejalan dengan melimpahnya tugas-tugas Rupbasan pada kami di Kejaksaan Agung Indonesia," kata Asep.
Kebutuhan tambahan anggaran juga dikaitkan dengan penyesuaian tugas penyidikan dan penuntutan setelah berlakunya KUHP baru dan KUHAP baru.
Asep mengatakan Kejaksaan kini menerapkan pola koordinasi sejak awal bersama penyidik dalam membangun perkara.
Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah perkara berulang kali dikembalikan antara penyidik dan Kejaksaan karena persoalan kelengkapan.
Selain itu, tambahan anggaran dibutuhkan untuk mempercepat penyelesaian berbagai tugas yang menjadi direktif Presiden.
"Sehubungan dengan hal tersebut, Kejaksaan RI telah mengusulkan tambahan kebutuhan anggaran pada tahun 2027 ini sebesar Rp 22,1 triliun. Mudah-mudahan bisa dipertimbangkan Pak untuk dipenuhi," kata dia.
Dengan usulan tersebut, total kebutuhan anggaran Kejaksaan untuk 2027 jika mengacu pada kebutuhan ideal yang disampaikan Asep mencapai Rp43,6 triliun.
Kejaksaan berharap tambahan anggaran dapat dipertimbangkan dalam pembahasan anggaran bersama DPR RI.* (km/ad)
JAKARTA Hasil survei Media Survei Nasional (Median) menunjukkan 48,9 persen masyarakat menilai kondisi kebebasan berpendapat di Indonesi
NASIONAL
JAKARTA Duta Besar Republik Yaman untuk Indonesia Salem Ahmed Abdulrahman Balfakeeh meminta pemerintah Indonesia membuka kantor Konsulat
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah masih mengkaji rencana pembatasan pembelian bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite berdasarkan kelompok kesejaht
EKONOMI
JAKARTA Hasil survei Poltracking Indonesia menunjukkan 51,2 persen publik menilai kinerja komunikasi pemerintah berjalan baik. Angka ter
NASIONAL
MEDAN Tim penyidik Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan masih menyelidiki kematian Winda Lorenza Gowasa (35), eks istri polisi yang
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyoroti sikap sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilai kurang k
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Kota Medan meminta hasil reses anggota DPRD Kota Medan tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi segera diterjemahkan menj
PEMERINTAHAN
OlehEben E. Siadari TIBANYA Pangeran Harry dan keluarga di Bandara Birmingham, Inggris, 26 Agustus 2026 lalu, tidak menjadi berita utama di
OPINI
MEDAN Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis sembilan tahun penjara kepada Muhammad Rafi dalam perkara produksi vape yang mengandung
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pelibatan organisasi masyarakat atau ormas untuk membubarkan massa yang rusuh dinilai berisiko memicu konflik horizontal. Pakar
HUKUM DAN KRIMINAL