Mangkir 2 Kali Hingga Ditahan Polda, Kubu Pelapor Buka Suara Soal Perkara Surat Palsu Dhody Thahir
MEDAN Kuasa hukum pelapor dalam kasus dugaan pemalsuan surat yang menjerat Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) Dhody Thahir menilai proses
POLITIK
BATU BARA – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku bersama Aparat Penegak Hukum (APH) menggelar razia gabungan dan tes urine terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), Senin (21/9/2026).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari langkah deteksi dini sekaligus upaya pencegahan terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan Lapas.
Razia juga dilakukan untuk memastikan tidak terdapat barang-barang terlarang yang dapat mengganggu keamanan di dalam kamar hunian WBP.Baca Juga:
Razia gabungan dipimpin langsung oleh Kepala Lapas (Kalapas) Kelas IIA Labuhan Ruku bersama jajaran pegawai Lapas sebanyak 84 orang.
Kegiatan tersebut turut melibatkan unsur APH, di antaranya lima personel Polres Batu Bara, enam personel Polsek Labuhan Ruku, lima personel Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Batu Bara, serta personel Kodim 0208/AS.
Keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari sinergi dalam memperkuat pengawasan sekaligus menciptakan kondisi Lapas yang aman, tertib, dan kondusif.
Kegiatan diawali dengan apel bersama yang dipimpin langsung oleh Kalapas Labuhan Ruku.
Dalam arahannya, Kalapas meminta seluruh petugas dan personel yang terlibat melaksanakan razia secara sungguh-sungguh, teliti, dan penuh tanggung jawab.
Setiap kamar hunian diperiksa secara menyeluruh guna memastikan tidak terdapat barang-barang terlarang maupun benda lain yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban.
Kalapas juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh APH yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan razia gabungan tersebut.
Menurutnya, sinergitas antara jajaran pemasyarakatan dengan APH merupakan bagian penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
Kerja sama tersebut diharapkan dapat terus dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya pada kegiatan razia kali ini.
MEDAN Kuasa hukum pelapor dalam kasus dugaan pemalsuan surat yang menjerat Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) Dhody Thahir menilai proses
POLITIK
MEDAN Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara (Sumut) Sutarto meminta Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) memperkuat pengawasan terhadap
PEMERINTAHAN
LANGKAT Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) Salmon Sumihar Sagala mendesak Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya (BMBKCK) Sumut
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyiapkan anggaran sekitar Rp1,7 triliun untuk menyelesaikan tunggakan Dana Bagi
PEMERINTAHAN
MEDAN Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) ke Pemerintah Kota (Pemko) Medan hingga Septembe
PEMERINTAHAN
MEDAN Ketua DPRD Sumatera Utara (Sumut) Erni Ariyanti Sitorus memenuhi panggilan penyidik Ditreskrimum Polda Sumut untuk menjalani pemeriks
POLITIK
MEDAN Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara (Sumut) menyalurkan 49 ton beras bantuan pangan kepada 1.656 Keluarga Penerima Manfaat (KPM
EKONOMI
MEDAN Pengadilan Negeri (PN) Medan telah mengirimkan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) dalam perkara Alexander Halim alias Akuang alias L
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Data penerima bantuan sosial (bansos) di Kota Medan kembali menjadi sorotan. DPRD Medan menerima laporan warga yang dinilai layak men
PEMERINTAHAN
MEDAN Polisi menangkap seorang pria berinisial H (31) yang diduga mengedarkan sabu di sebuah rumah di Jalan Mangaan I, Lingkungan IV, Kelur
HUKUM DAN KRIMINAL