Mangkir 2 Kali Hingga Ditahan Polda, Kubu Pelapor Buka Suara Soal Perkara Surat Palsu Dhody Thahir
MEDAN Kuasa hukum pelapor dalam kasus dugaan pemalsuan surat yang menjerat Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) Dhody Thahir menilai proses
POLITIK
Kalapas menegaskan, apabila ke depan terdapat laporan atau informasi mengenai keberadaan barang terlarang, khususnya narkoba maupun telepon seluler ilegal, pihak Lapas akan kembali berkoordinasi dengan APH untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan, termasuk melaksanakan razia gabungan.
Setelah apel dan pengarahan, seluruh personel dibagi menjadi lima tim gabungan yang terdiri atas pegawai Lapas dan APH.
Masing-masing tim dipimpin oleh Kepala Seksi yang telah ditunjuk.
Tim kemudian melakukan pemeriksaan pada sejumlah blok hunian, di antaranya Blok Medium, Blok Maksimum, Blok Tahanan, Blok Safir, Blok Jamrud, Blok Akasia, dan Blok Intan.
Rangkaian razia diawali dengan pemeriksaan badan terhadap WBP, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan barang-barang yang berada di dalam kamar hunian.
Petugas melakukan pemeriksaan secara teliti pada berbagai sudut dan bagian kamar untuk memastikan tidak terdapat benda-benda yang dilarang maupun barang yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban.
Selain pemeriksaan kamar hunian, petugas juga melaksanakan tes urine terhadap 100 orang WBP.
Pemeriksaan tersebut dilakukan sebagai langkah deteksi dini sekaligus pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di lingkungan Lapas.
Dari hasil razia kamar hunian, petugas menemukan sejumlah barang berupa kaca, kartu, senjata tajam, kayu, dan mancis.
Seluruh barang tersebut kemudian diamankan untuk dilakukan pendataan dan penanganan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, dalam pemeriksaan kamar hunian tidak ditemukan telepon seluler maupun narkoba.
Hasil tes urine terhadap 100 WBP yang menjalani pemeriksaan juga menunjukkan nihil narkoba.
MEDAN Kuasa hukum pelapor dalam kasus dugaan pemalsuan surat yang menjerat Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) Dhody Thahir menilai proses
POLITIK
MEDAN Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara (Sumut) Sutarto meminta Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) memperkuat pengawasan terhadap
PEMERINTAHAN
LANGKAT Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) Salmon Sumihar Sagala mendesak Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya (BMBKCK) Sumut
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyiapkan anggaran sekitar Rp1,7 triliun untuk menyelesaikan tunggakan Dana Bagi
PEMERINTAHAN
MEDAN Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) ke Pemerintah Kota (Pemko) Medan hingga Septembe
PEMERINTAHAN
MEDAN Ketua DPRD Sumatera Utara (Sumut) Erni Ariyanti Sitorus memenuhi panggilan penyidik Ditreskrimum Polda Sumut untuk menjalani pemeriks
POLITIK
MEDAN Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara (Sumut) menyalurkan 49 ton beras bantuan pangan kepada 1.656 Keluarga Penerima Manfaat (KPM
EKONOMI
MEDAN Pengadilan Negeri (PN) Medan telah mengirimkan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) dalam perkara Alexander Halim alias Akuang alias L
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Data penerima bantuan sosial (bansos) di Kota Medan kembali menjadi sorotan. DPRD Medan menerima laporan warga yang dinilai layak men
PEMERINTAHAN
MEDAN Polisi menangkap seorang pria berinisial H (31) yang diduga mengedarkan sabu di sebuah rumah di Jalan Mangaan I, Lingkungan IV, Kelur
HUKUM DAN KRIMINAL