*MEDAN- Pengadilan Negeri (PN) Medan telah mengirimkan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) dalam perkara Alexander Halim alias Akuang alias Lim Sia Cheng yang terjerat kasus perambahan dan alih fungsi hutan di Suaka Margasatwa Karang Gading Langkat Timur Laut, Kabupaten Langkat.
Humas PN Medan Soniady Drajat Sadarisman mengatakan putusan MA telah diberitahukan kepada pihak terkait, termasuk Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan terpidana.
"Putusan sudah diberitahukan kepada terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum," kata Soni, Selasa (22/9/2026).Baca Juga:
Perkara tersebut tercatat dengan nomor 2657 K/PID.SUS/2026. MA memutus perkara itu pada 21 Mei 2026 dan putusannya telah diteruskan oleh PN Medan pada 3 Agustus 2026.
"Dengan Nomor 2657 K/PID.SUS/2026, terhadap putusan tersebut telah diberitahukan kepada para pihak pada tanggal 3 Agustus 2026," ujar Soni.
Dalam putusan kasasi tersebut, MA menyatakan Alexander Halim alias Akuang terbukti bersalah dan menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara. Putusan itu menguatkan putusan Pengadilan Tinggi (PT) Medan serta putusan PN Medan.
Selain pidana penjara, Akuang juga dijatuhi denda Rp1 miliar dengan ketentuan subsider tiga bulan kurungan.
Terpidana juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp856.801.945.550 atau sekitar Rp856,8 miliar.
Kewajiban pembayaran uang pengganti tersebut tercantum dalam amar putusan. Apabila uang pengganti tidak dibayarkan paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jaksa berwenang menyita dan melelang harta benda milik terpidana untuk menutupi kewajiban tersebut.
Apabila harta benda terpidana tidak mencukupi, Akuang diwajibkan menjalani pidana penjara tambahan selama lima tahun sebagai pengganti uang pengganti yang tidak dapat dibayar.
Putusan MA tersebut juga menyatakan ketentuan pidana terhadap Akuang tetap berkekuatan hukum. Dalam perkara tersebut, dia dinyatakan terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Sementara itu, Akuang diketahui belum menjalani penahanan sejak perkara tersebut mulai disidangkan.
JAKARTA Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah segera menjalani persidangan setelah berkas perkaranya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta S
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Sirajudin Lasena sebagai tersangka kasus duga
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 107,69 poin atau 1,69 persen ke level 6.277 pada perdagangan Selasa (22/9/2026).
EKONOMI
JAKARTA Nilai tukar rupiah ditutup melemah 37 poin ke level Rp17.884 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Selasa (22/9/2026).Pen
EKONOMI
BINJAI Kelurahan Jati Karya, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, terpilih sebagai perwakilan dalam Lomba Lingkungan Bersih dan Sehat (LBS)
PEMERINTAHAN
SERDANG BEDAGAI Polisi memusnahkan dua gubuk yang diduga menjadi lokasi penyalahgunaan narkoba di Dusun I Bahgerger, Desa Tarean, Kecamatan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Polisi menangkap pria berinisial MR alias W (38) yang diduga mencuri mesin pompa air dari rumah warga di kawasan Marelan, Kota Medan.
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kuasa hukum pelapor dalam kasus dugaan pemalsuan surat yang menjerat Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) Dhody Thahir menilai proses
POLITIK
MEDAN Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara (Sumut) Sutarto meminta Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) memperkuat pengawasan terhadap
PEMERINTAHAN
LANGKAT Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) Salmon Sumihar Sagala mendesak Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya (BMBKCK) Sumut
PEMERINTAHAN
