BREAKING NEWS
Kamis, 24 September 2026

Sidang Korupsi Kuota Haji, Hilman Latief Sebut Eks Menag Yaqut Sampaikan Arahan Jokowi soal Pembagian 50:50

Dharma - Kamis, 24 September 2026 14:41 WIB
Sidang Korupsi Kuota Haji, Hilman Latief Sebut Eks Menag Yaqut Sampaikan Arahan Jokowi soal Pembagian 50:50
mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Presiden ke-7 Joko Widodo. (foto: Ist/BITV)
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung

"Yang saya respons kalimatnya betul waktu itu, 'Wah, wah, kenapa enggak dari kemarin, Pak? Ini kan sudah saya putuskan'," kata Hilman.

Hilman kemudian mempersilakan Yaqut membawa persoalan tersebut ke dalam rapat kerja bersama DPR.

"Saya bilang, 'Monggo, Pak Menteri, kalau mau ini seperti apa di ruang raker nanti'," ujar Hilman.

Namun, menurut Hilman, dalam rapat kerja tersebut Yaqut tetap membacakan hasil rumusan Panja yang sebelumnya menetapkan pembagian kuota 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus.

"Nah, pada saat raker Pak Menteri masih membacakan hasil rumusan panja yang saya pimpin, 92 persen, 8 persen," kata Hilman.

Majelis hakim kemudian meminta Hilman memastikan kembali sumber arahan pembagian kuota 50:50 yang dia dengar dari Yaqut.

Hilman menegaskan bahwa yang disampaikan Yaqut kepadanya adalah pembagian kuota 50:50 yang disebut sebagai arahan Presiden.

"Yaitu 50-50, arahan Presiden," jawab Hilman.

Ketika hakim menanyakan siapa Presiden yang dimaksud, Hilman menjawab, "Pak Joko Widodo."

Dalam persidangan, Hilman juga menjelaskan bahwa pembagian kuota tambahan 20.000 jemaah sebelumnya sempat dibahas dalam Panja.

Namun, saat itu belum ada dokumen formal yang menjadi dasar penetapan kuota tambahan tersebut.

Hilman bahkan mengaku sempat menolak menetapkan kuota tambahan karena belum mendapatkan kepastian secara tertulis.

Editor
: Administrator
0 komentar
Tags
beritaTerkait
Alami Nyeri Perut Parah Buntut Keracunan MBG, Siswi SMK Karo Dilarikan ke RSU Haji Medan
IMC Ingatkan DPR: RUU Perampasan Aset Jangan Jadi Alat Menindas Warga
Bupati Batu Bara Bertemu MAPEL Sumut, Bahas Rencana Penertiban Kawasan Hutan
BPK RI Mulai Periksa Pengelolaan Keuangan di Batu Bara, Bupati Baharuddin Minta OPD Transparan dan Kooperatif
Seluruh Fraksi DPRD Batu Bara Setujui P-APBD 2026, Bupati: Kita Bangun Sesuai Kemampuan Keuangan
Warga Miskin Disebut Gagal Dapat Bansos gara-gara Status Desil, DPRD Medan Minta Data PKH Diverifikasi Ulang
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.
beritaTerbaru