"Yang kedua, tidak kami temukan pembahasan pasal 18 ayat 3, tidak ada. Diuji publik KPU mengakukan tidak ada pembahasan itu, tidak ada buktinya," ujar Denny.
Ia juga menyebut tidak menemukan pembahasan Pasal 18 ayat (3) dalam dokumen konsultasi KPU dengan DPR maupun dokumen proses harmonisasi.
"Di konsultasi dengan DPR, ada risalahnya tapi tidak ada membahas pasal 18 ayat 3. Di harmonisasi pun demikian, yang ada adalah surat undangan, uji publik, surat undangan, FGD, rapat koordinasi, dokumen rapat koordinasi, dokumen harmonisasi, demikian," ujarnya Denny.
Denny kemudian mempertanyakan proses munculnya pasal tersebut menjelang Pemilu Presiden 2024.
"Tapi tidak satu pun dokumen yang menunjukkan kapan, di mana, dan siapa-siapa yang mengusulkan Pasal 18 ayat 3 itu. Ini tentu saja menjadi kewajiban untuk diungkap dalam persidangan," ujarnya.
Sebelumnya, dalam pemeriksaan pendahuluan, hakim MK juga meminta KPU menyerahkan bukti dan kelengkapan risalah pembahasan revisi PKPU Nomor 19 Tahun 2023, termasuk ketentuan mengenai pengecualian bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri.
Denny juga menyoroti nota dinas internal Bawaslu tertanggal 25 September 2023 yang, menurut dia, merekomendasikan agar persyaratan administratif calon presiden dan calon wakil presiden tetap mengacu pada Pasal 227 Undang-Undang Pemilu.
Menurut Denny, ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 justru menjadi persoalan jika dibandingkan dengan rekomendasi tersebut.
"Bukti Bawaslu nomor 18. Bawaslu minta syarat capres-cawapres tidak dikurangi. Justru pasal 18 ayat 3 itu bertentangan dengan rekomendasi Bawaslu ini," ujarnya.
Perkara mengenai syarat pendidikan Gibran tersebut akan memasuki agenda pembuktian di MK pada Rabu, 30 September 2026.
Berdasarkan jadwal resmi MK, sidang perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 30 September 2026 beragendakan pembuktian pemohon, termasuk mendengarkan keterangan ahli dan/atau saksi pemohon serta pengesahan alat bukti tambahan.
Denny mengatakan pihaknya akan menghadirkan ahli dan saksi yang dianggap relevan dengan gugatan.
SOLO Sugi Nur Raharja alias Gus Nur tetap mengajukan permohonan ganti rugi sebesar Rp4,2 miliar kepada negara meski telah menerima amnes
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan bersama DPRD Kota Medan menyepakati Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun Anggaran
PEMERINTAHAN
ACEH BESAR Polda Aceh bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) RI dan sejumlah pemangku kepentingan memperkuat sinergi dalam menangani kaw
NASIONAL
JAKARTA Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Denny Indrayana mengungkap sejumlah temuan setelah memeriksa buktibukti
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ombudsman RI menduga narapidana Jimmy Masrin menempati salah satu hunian yang dilengkapi fasilitas mewah di Lembaga Pemasyarakat
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ombudsman RI mengungkap sejumlah temuan saat melakukan inspeksi mendadak atau sidak di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengingatkan adanya ancaman pidana bagi pihak yang menghalangi kerja Ombudsman dalam me
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan membeberkan hasil audit eksternal terkait kematian W (30), mantan istri seorang polisi berinisia
HUKUM DAN KRIMINAL
KARO Misteri kematian Asprina br Surbakti (38), dosen sekaligus Wakil Rektor II Institut Teknologi dan Bisnis (IT&B) Indonesia, di kedia
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas merespons kritik DPRD Kota Medan mengenai masih rendahnya realisasi Anggaran Pendapatan d
PEMERINTAHAN
