Menurut dia, dugaan adanya informasi yang tidak benar dalam proses administrasi pencalonan perlu ditindaklanjuti sesuai hukum apabila terdapat dasar dan bukti yang cukup.
"Yang kedua ke hukum, hukum itu bisa hukum pidana karena ini adalah informasi bohong yang disengaja dibuat agar Gibran masuk," tegas Mahfud.
Pernyataan tersebut merupakan pandangan Mahfud mengenai kemungkinan tindak lanjut hukum.
Dugaan pelanggaran pidana tetap harus dibuktikan melalui proses hukum yang berlaku.
Di sisi lain, Komisi II DPR RI membuka peluang memanggil Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk meminta penjelasan mengenai polemik pencalonan Gibran.
Pembahasan tersebut berkaitan dengan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
Aturan itu menjadi sorotan karena ketentuannya dinilai sejumlah pihak membuka jalan bagi Gibran untuk maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mengatakan pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bergantung pada keputusan pimpinan Komisi II dan pimpinan DPR.
"Makanya, tergantung pimpinan Komisi II dengan pimpinan DPR, ya. Kalau memang ini dianggap urgent, ya kan, bisa saja kan (RDP)," kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/10/2026).
Doli menjelaskan, meskipun DPR sedang memasuki masa reses, Komisi II telah menjadwalkan rapat Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu mulai 2 November 2026.
Dalam agenda tersebut, penyelenggara pemilu termasuk pihak yang akan dimintai keterangan.
Karena itu, pembahasan mengenai putusan MK terkait pencalonan Gibran dapat dilakukan bersamaan dengan agenda Panja atau melalui rapat lebih awal jika dinilai mendesak.
JAKARTA Perseteruan antara Ruben Onsu dan Sarwendah memasuki babak baru. Ruben dilaporkan telah membuat dua laporan polisi ke Polda Metr
ENTERTAINMENT
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menilai polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden
POLITIK
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat m
POLITIK
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menilai polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden
HUKUM DAN KRIMINAL
BEKASI Ketua Umum Forum Pemred Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Dar Edi Yoga, mengapresiasi pelayanan Kantor Imigrasi Kelas I Non T
NASIONAL
MEDAN Kota Medan, Sumatera Utara, masuk dalam daftar 10 destinasi wisata dengan harga terbaik di dunia untuk 2027 versi Skyscanner. Meda
PARIWISATA
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meminta kasus dugaan keracunan setelah belasan siswa menyantap menu Makan Bergizi Gratis
PERISTIWA
MEDAN Sidang perkara dugaan korupsi jasa pemanduan kapal di lingkungan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Belawan ditun
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mahkamah Agung (MA) menyesalkan insiden penyiraman air yang dilakukan Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriy
HUKUM DAN KRIMINAL
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menyelesaikan perbaikan jalan Simpang ParbarakanKebun Jagung sepanjang 7,6 kilometer d
NASIONAL
