Selain itu, dugaan keterkaitan uang dengan penyelenggaraan Muktamar ke-35 NU juga masih memerlukan pembuktian.
Karena itu, penyidik akan memeriksa berbagai informasi dan dokumen pendukung sebelum mengambil kesimpulan mengenai status uang tersebut.
Penelusuran ini diperlukan agar setiap barang yang disita benar-benar memiliki hubungan dengan perkara yang sedang disidik.
KPK juga membuka kemungkinan mengembalikan uang Rp250 juta tersebut apabila hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ada hubungan dengan tindak pidana yang sedang diselidiki.
Budi menjelaskan bahwa penyidik akan menilai keterkaitan uang berdasarkan bukti yang diperoleh selama proses pemeriksaan.
Apabila ditemukan hubungan dengan perkara dugaan korupsi ATR/BPN, uang tersebut dapat digunakan sebagai barang bukti dalam proses hukum.
Namun, jika tidak ditemukan keterkaitan, penyidik dapat melakukan pengembalian kepada pihak yang menyerahkan sesuai ketentuan.
"Akan tetapi, jika memang dalam proses analisis yang dilakukan oleh penyidik nantinya ditemukan ini tidak terkait dengan perkara, maka penyidik juga dapat melakukan pengembalian kepada yang bersangkutan," ujar dia.
Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa status akhir uang yang diserahkan PCNU Nias masih menunggu hasil analisis penyidik.
Dengan demikian, penyerahan uang secara sukarela tidak dapat langsung diartikan sebagai pengakuan keterlibatan dalam tindak pidana.
KPK masih harus memastikan fakta mengenai asal dana serta hubungannya dengan perkara yang sedang ditangani.
Penyerahan uang oleh PCNU Kabupaten Nias turut menjadi perhatian karena dikaitkan dengan isu dugaan politik uang dalam penyelenggaraan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.
SLAWI Masyarakat Tegal Bersatu (MTB) mengadukan dugaan pengondisian pengadaan barang dan jasa di lingkungan pendidikan Kabupaten Tegal k
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak para santri untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperkuat pers
PENDIDIKAN
JAKARTA Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa mempertimbangkan melaporkan Dian Sandi Utama ke Polda Metro Jaya setelah mendengar kesaksian
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Bupati Langkat nonaktif Syah Afandin alias Ondim membantah menerima uang dari kontraktor Yaqub Abdhal Al Mu&039arif dalam perkar
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa mempertanyakan asalusul foto ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang beredar di me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sidang lanjutan perkara dugaan pencemaran nama baik terkait ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo atau Jokowi dengan terdakwa Tifa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak para santri untuk tidak hanya memperkuat ilmu agama, tetapi juga menguasai ilmu
PEMERINTAHAN
SOLO Wakil Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ronald Aristone Sinaga alias Bro Ron, mengungkapkan bahwa sejumlah kader di da
POLITIK
MEDAN Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara mengamankan 29 orang dalam Operasi Gerebek Sarang Narkoba (GSN) di Jalan Panglima
HUKUM DAN KRIMINAL
DELI SERDANG Pengukuhan pengurus Komunitas Pemuda Kreatif Koperatif menjadi momentum untuk memperkuat peran generasi muda dalam mengemba
NASIONAL
