Muktamar merupakan forum permusyawaratan tertinggi dalam organisasi NU yang membahas berbagai agenda organisasi, termasuk kepemimpinan dan arah kebijakan organisasi.
Dalam perkembangan informasi yang beredar, muncul dugaan adanya aliran dana yang berkaitan dengan penyelenggaraan forum tersebut.
Namun, dugaan itu belum dapat dianggap sebagai fakta yang terbukti.
KPK masih perlu memastikan apakah uang Rp250 juta yang diserahkan PCNU Nias benar-benar berkaitan dengan kegiatan muktamar atau memiliki hubungan dengan pihak tertentu dalam perkara korupsi ATR/BPN.
Penyidik juga belum menyampaikan kesimpulan mengenai pihak yang menjadi sumber dana tersebut.
Sebelumnya, tudingan mengenai dugaan aliran dana korupsi ke Muktamar NU telah dibantah oleh pihak panitia penyelenggara.
Karena itu, pemeriksaan KPK menjadi penting untuk memperjelas informasi yang berkembang sekaligus menghindari kesimpulan sebelum terdapat bukti yang cukup.
Perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN yang kini ditangani KPK bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) pada 14 September 2026.
Operasi tersebut dilakukan di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek.
KPK mengusut dugaan suap dalam proses pengurusan hak guna bangunan yang berkaitan dengan PT Summarecon Agung Tbk. di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Setelah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak yang diamankan dalam operasi tersebut, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka pada 15 September 2026.
Para tersangka berasal dari unsur pejabat pemerintah, pihak swasta, serta tokoh politik.
SLAWI Masyarakat Tegal Bersatu (MTB) mengadukan dugaan pengondisian pengadaan barang dan jasa di lingkungan pendidikan Kabupaten Tegal k
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak para santri untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperkuat pers
PENDIDIKAN
JAKARTA Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa mempertimbangkan melaporkan Dian Sandi Utama ke Polda Metro Jaya setelah mendengar kesaksian
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Bupati Langkat nonaktif Syah Afandin alias Ondim membantah menerima uang dari kontraktor Yaqub Abdhal Al Mu&039arif dalam perkar
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa mempertanyakan asalusul foto ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang beredar di me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sidang lanjutan perkara dugaan pencemaran nama baik terkait ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo atau Jokowi dengan terdakwa Tifa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak para santri untuk tidak hanya memperkuat ilmu agama, tetapi juga menguasai ilmu
PEMERINTAHAN
SOLO Wakil Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ronald Aristone Sinaga alias Bro Ron, mengungkapkan bahwa sejumlah kader di da
POLITIK
MEDAN Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara mengamankan 29 orang dalam Operasi Gerebek Sarang Narkoba (GSN) di Jalan Panglima
HUKUM DAN KRIMINAL
DELI SERDANG Pengukuhan pengurus Komunitas Pemuda Kreatif Koperatif menjadi momentum untuk memperkuat peran generasi muda dalam mengemba
NASIONAL
