Dugaan Pembunuhan Ibu Kandung Gegerkan Pematangsiantar, Polisi Selidiki Kondisi Kejiwaan Anak
PEMATANGSIANTAR Warga Kelurahan Tomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, digemparkan oleh dugaan pembunuhan yang menewaska
HUKUM DAN KRIMINAL
SUMBAR –Polda Sumatera Barat (Sumbar) memberikan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada 34 personelnya sepanjang tahun 2024. Kapolda Sumbar Irjen Suharyono dalam rilis akhir tahun menyampaikan bahwa meski jumlahnya tidak banyak, beberapa kasus terkait lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) turut mempengaruhi keputusan sanksi terhadap anggota polisi tersebut.
“Tidak banyak, tapi ada. Bahwa dimanapun hal-hal itu terjadi, walaupun kita tidak menyatakan di mana, daerah mana, kementerian lembaga di mana. Tapi hal seperti itu sering terjadi,” kata Irjen Pol Suharyono, dikutip Kamis (2/1).
Menurut Suharyono, meskipun jumlah anggota yang terlibat kasus LGBT di Sumbar tidak besar, jika terbukti bersalah, mereka akan dikenakan PTDH. “Di Sumbar ada tapi tidak banyak. Penanganan, ya jika terbukti, ya PTDH. Sehingga berkaitan dengan sekian yang di-PTDH itu di antaranya adalah kasus itu (LGBT),” ujarnya.
Kapolda Sumbar juga menyatakan bahwa ia tidak membeberkan jumlah pasti personel yang terlibat dalam kasus LGBT untuk menghindari penilaian yang bias. “Yang penting ada. Ada itu bisa jadi 1, bisa jadi 2, tidak banyak,” katanya.
Secara keseluruhan, total polisi yang melakukan pelanggaran di Sumbar sepanjang tahun 2024 berjumlah 292 orang, dengan 34 di antaranya diberhentikan dengan tidak hormat.
Irjen Suharyono, yang memasuki masa pensiun pada Januari 2025, juga mengungkapkan bahwa posisi Kapolda Sumatera Barat akan diisi oleh Irjen Pol Gatot Tri Suryanta. Prosesi serah terima jabatan (Sertijab) dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo pada Rabu (1/1) di Mabes Polri.
(N/014)
PEMATANGSIANTAR Warga Kelurahan Tomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, digemparkan oleh dugaan pembunuhan yang menewaska
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Kejaksaan Negeri (Kejari) Binjai melalui Bidang Intelijen mengamankan terpidana perkara narkotika bernama Pho Sie Dong alias Sido
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memastikan hingga saat ini belum memiliki rencana menerapkan kebijakan yang melarang masyarakat
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas mengungkapkan sejumlah kendala yang masih dihadapi Pemerintah Kota Medan dalam upaya mengatasi banjir di
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR PT Permata Dalam Sawit (PT PAS) mulai melakukan sosialisasi penerimaan tenaga kerja kepada masyarakat di wilayah ring satu
EKONOMI
LABUSEL Bupati Labuhanbatu Selatan, Fery Sahputra Simatupang, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah kabupaten, pemerintah p
PEMERINTAHAN
MEDAN Tim penasihat hukum (PH) terdakwa Irjen Pol (Purn) Bambang Ghiri Arianto menyoroti dugaan pemalsuan tanda tangan dalam proyek peng
HUKUM DAN KRIMINAL
SLEMAN Presiden Prabowo Subianto menyebut Candi Prambanan menjadi simbol sekaligus bukti kuat hubungan peradaban antara Indonesia dan In
NASIONAL
JAKARTA Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menjadwalkan sidang praperadilan kedua yang diajukan Roy Suryo terkait penetapan dirinya
NASIONAL
JAKARTA Terdakwa kasus dugaan penyebaran berita bohong terkait ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo, Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau
NASIONAL