BPA Luncurkan BPA Fair 2026, Dorong Optimalisasi Lelang Aset Negara dengan Target Rp100 Miliar Lebih
JAKARTA Badan Pemulihan Aset (BPA) resmi meluncurkan BPA Fair 2026 sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pemulihan aset negar
EKONOMI
WASHINGTON — Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali melancarkan serangan tajam terhadap Universitas Harvard, menyusul penolakan kampus tersebut atas permintaan pemerintah untuk merombak kebijakan akademik dan keberagaman.
Trump mengeluarkan ancaman melalui media sosial pada Selasa (15/4/2025), sehari setelah Harvard menyatakan bahwa tuntutan tersebut melanggar prinsip kebebasan akademik dan konstitusi.
"Harvard harus meminta maaf," tulis Trump, sambil menuduh universitas tersebut menjalankan program yang "politis, ideologis, dan terinspirasi teroris."
Ia juga mengancam akan mencabut status bebas pajak yang selama ini diberikan kepada Harvard sebagai lembaga pendidikan nirlaba.
Langkah ini merupakan kelanjutan dari ketegangan yang meningkat antara pemerintahan Trump dan kampus-kampus elite seperti Harvard dan Columbia, setelah maraknya aksi mahasiswa pro-Palestina yang memprotes kebijakan Israel terhadap Gaza.
Pemerintah AS menyebut aksi-aksi tersebut sebagai antisemitisme terselubung dan anti-Amerika.
Tudingan Diskriminasi
Sekretaris pers Gedung Putih Karoline Leavitt menyatakan bahwa Presiden Trump menilai Harvard telah memperlakukan mahasiswa Yahudi-Amerika secara diskriminatif.
Ia menuduh kampus itu melanggar Bab VI Undang-Undang Hak Sipil yang melarang diskriminasi oleh lembaga penerima dana federal.
Namun, proses penghentian dana federal berdasarkan ketentuan tersebut harus melalui penyelidikan dan notifikasi resmi ke Kongres, langkah yang hingga kini belum diambil.
Harvard: Tidak Ada Dasar Hukum
Menanggapi tekanan dari pemerintah, Presiden Harvard Alan Garber mengeluarkan surat resmi pada Senin (14/4/2025), menolak audit kebijakan dan penghapusan program keberagaman.
JAKARTA Badan Pemulihan Aset (BPA) resmi meluncurkan BPA Fair 2026 sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pemulihan aset negar
EKONOMI
MEDAN Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis 20 tahun penjara kepada Saiful Bahri alias Pon (47), kurir narkotika
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa Rancangan UndangUndan
POLITIK
BATU BARA Wacana pemekaran wilayah yang mengusung pembentukan Provinsi Sumatera Pantai Timur kembali memantik perhatian publik. Kali ini
POLITIK
JAKARTA Pemerintah terus mendorong penguatan ketahanan energi nasional melalui diversifikasi bauran energi, termasuk opsi pengembangan P
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi survival mode ekonomi di tengah
EKONOMI
MEDAN Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menekankan pentingnya perusahaan menyesuaikan penugasan peserta magang dengan latar be
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan klarifikasi terkait pernyataannya mengenai kebutuhan hingga 19.000 e
EKONOMI
JAKARTA Tim penasihat hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menyampaikan keberatan atas perce
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengingatkan bahwa risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun 2026 diper
PEMERINTAHAN