BPA Luncurkan BPA Fair 2026, Dorong Optimalisasi Lelang Aset Negara dengan Target Rp100 Miliar Lebih
JAKARTA Badan Pemulihan Aset (BPA) resmi meluncurkan BPA Fair 2026 sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pemulihan aset negar
EKONOMI
JAKARTA -Kapal induk bertenaga nuklir milik Amerika Serikat, USS Nimitz (CVN-68), dilaporkan mematikan sistem transpondernya saat melintas di Laut Natuna Utara, memicu spekulasi terkait misi militernya di tengah meningkatnya eskalasi konflik antara Iran dan Israel.
Sebelum menghilang dari radar pelacakan maritim sipil, USS Nimitz terdeteksi tengah berlayar dari Laut China Selatan menuju Selat Singapura dan kemudian akan memasuki Selat Malaka untuk selanjutnya melanjutkan pelayaran ke Samudera Hindia, yang diduga sebagai bagian dari penguatan militer AS di kawasan Timur Tengah.
Menanggapi situasi ini, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Kristomei Sianturi menegaskan bahwa pelayaran USS Nimitz tidak melanggar hukum internasional dan tetap dalam pengawasan TNI.
"Kapal tersebut berlayar di Selat Malaka dengan menggunakan Hak Lintas Transit," jelas Kristomei dalam keterangannya kepada Okezone, Jumat (20/6/2025).
Ia menjelaskan bahwa berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982, kapal perang asing memiliki hak untuk melintas di jalur pelayaran internasional tanpa memerlukan izin dari negara pantai, selama memenuhi ketentuan yang berlaku dan tidak mengancam keamanan kawasan.
TNI, lanjut Kristomei, senantiasa memantau pergerakan kapal asing di wilayah perairan yurisdiksi nasional. Seluruh satuan yang berkaitan juga dikerahkan untuk siaga dan berkoordinasi, memastikan stabilitas serta melindungi kepentingan nasional Indonesia di wilayah laut strategis.
"Seluruh satuan TNI yang terkait tetap siaga dan melakukan koordinasi dalam rangka menjamin stabilitas dan kepentingan nasional di wilayah perairan strategis tersebut," ujarnya.
Kehadiran kapal induk AS di wilayah perairan Asia Tenggara terjadi di tengah konflik bersenjata antara Iran dan Israel yang terus memburuk. Banyak pengamat militer menilai, pengerahan USS Nimitz bisa menjadi bagian dari strategi proyeksi kekuatan AS untuk mengamankan kepentingannya dan sekutunya di kawasan Timur Tengah.
Namun, hingga kini pihak Departemen Pertahanan AS belum memberikan pernyataan resmi terkait tujuan akhir pelayaran USS Nimitz maupun alasan pemadaman transponder di wilayah Laut Natuna.*
(oz/j006)
JAKARTA Badan Pemulihan Aset (BPA) resmi meluncurkan BPA Fair 2026 sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pemulihan aset negar
EKONOMI
MEDAN Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis 20 tahun penjara kepada Saiful Bahri alias Pon (47), kurir narkotika
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa Rancangan UndangUndan
POLITIK
BATU BARA Wacana pemekaran wilayah yang mengusung pembentukan Provinsi Sumatera Pantai Timur kembali memantik perhatian publik. Kali ini
POLITIK
JAKARTA Pemerintah terus mendorong penguatan ketahanan energi nasional melalui diversifikasi bauran energi, termasuk opsi pengembangan P
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi survival mode ekonomi di tengah
EKONOMI
MEDAN Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menekankan pentingnya perusahaan menyesuaikan penugasan peserta magang dengan latar be
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan klarifikasi terkait pernyataannya mengenai kebutuhan hingga 19.000 e
EKONOMI
JAKARTA Tim penasihat hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menyampaikan keberatan atas perce
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengingatkan bahwa risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun 2026 diper
PEMERINTAHAN