Kejar Target Agustus, 35.000 Kopdes Merah Putih Dikebut Pemerintah agar Segera Beroperasi
JAKARTA Pemerintah pusat terus menggencarkan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) pada Agustus 2026 agar bisa beroperas
EKONOMI
JAKARTA – Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan Indonesia menolak segala bentuk pungutan biaya atau "tol" bagi kapal-kapal komersial yang melintas di Selat Hormuz. Indonesia menilai praktik tersebut bertentangan dengan prinsip kebebasan navigasi internasional.
Sugiono mengatakan Indonesia turut berpartisipasi dalam forum internasional yang digagas oleh Inggris dan Prancis terkait upaya menormalkan kembali jalur pelayaran di kawasan Selat Hormuz yang tengah mengalami ketegangan.
"Jadi, saya mewakili Bapak Presiden hadir secara online di rapat tersebut," kata Sugiono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/4/2026).Baca Juga:
Dalam forum tersebut, salah satu kesepakatan utama adalah penolakan terhadap segala bentuk pungutan biaya bagi kapal yang melintas di wilayah strategis tersebut.
"Yang intinya, negara-negara yang ikut konferensi menolak segala jenis pemungutan fee atau tol bagi kapal-kapal yang lewat di Hormuz," ujarnya.
Menurut Sugiono, Selat Hormuz merupakan jalur internasional yang tetap harus menjunjung prinsip freedom of navigation, meskipun berada di wilayah yang bersinggungan dengan kedaulatan beberapa negara seperti Iran, Oman, dan Uni Emirat Arab (UEA).
Ia juga menekankan pentingnya penyelesaian ketegangan melalui jalur diplomasi dan negosiasi politik demi menjaga stabilitas kawasan dan kelancaran perdagangan global.
"Konferensi ini juga menegaskan dukungan terhadap upaya diplomatis dan negosiasi politik untuk menyelesaikan ketegangan di Selat Hormuz," katanya.
Selain itu, forum tersebut turut membahas opsi peaceful military protection atau pengawalan militer damai bagi kapal-kapal yang melintas. Namun, Sugiono menegaskan bahwa usulan tersebut masih dalam tahap pembahasan lebih lanjut dan harus sesuai dengan hukum internasional serta mandat PBB.
"Ini masih dalam pembicaraan lanjutan, masih berupa proposal," ujarnya.
Ia menambahkan, Selat Hormuz merupakan jalur vital perdagangan dunia karena tidak hanya dilalui komoditas energi seperti minyak, tetapi juga berbagai produk global lainnya.
"Perdamaian di jalur logistik ini sangat penting karena bukan hanya minyak yang lewat, tapi berbagai macam produk dunia," pungkasnya.*
JAKARTA Pemerintah pusat terus menggencarkan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) pada Agustus 2026 agar bisa beroperas
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan banding atas vonis dua tahun bui terhadap Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid dan Kep
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim berharap majelis hakim Pengadil
NASIONAL
JAKARTA Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2026 mencapai 5,29 persen secara tahunan (y
EKONOMI
TAPANULI TENGAH Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamen Dikdasmen) RI Prof. Atip bersama Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan
PENDIDIKAN
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun menegaskan komitmennya dalam membuka peluang investasi guna mendorong pertumbuhan ek
EKONOMI
SIMALUNGUN Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, meresmikan pemugaran makam dr. Djasamen Saragih, putra pertama asal Simalungu
PEMERINTAHAN
MEDAN Panitia Seleksi (Pansel) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sumatera Utara resmi mengumumkan hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK)
PEMERINTAHAN
MEDAN Panitia Seleksi (Pansel) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sumatera Utara resmi mengumumkan hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK)
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan komitmennya memberantas praktik korupsi di lingkungan Kementeri
NASIONAL