Nasib MK Setelah Putusan Terkait Ijazah Gibran
OlehMudhofir AbdullahMAHKAMAH Konstitusi (MK) tidak terhindar dari kritik publik pascaputusan Nomor 01/PHPU.PRESXXIV/2026, utamanya dari p
OPINI
KUALA LUMPUR - Anggota parlemen Malaysia Syed Saddiq Syed Abdul Rahman mengusulkan agar negara-negara ASEAN mengajukan protes diplomatik kepada Indonesia terkait kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dia juga meminta Malaysia dan Singapura mempertimbangkan tekanan finansial terhadap perusahaan yang diduga terlibat dalam pembakaran lahan.
Seruan tersebut disampaikan Syed Saddiq dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Malaysia 2027 di Dewan Rakyat pada Selasa (13/10/2026).
Dikutip dari Reuters dan New Straits Times, Kamis (15/10/2026), Syed Saddiq menilai negara-negara yang terdampak kabut asap perlu mengambil sikap bersama untuk mendorong penanganan karhutla yang lebih serius.Baca Juga:
"Kita harus mengirimkan nota diplomatik yang kuat bahwa Malaysia keberatan, dan bukan hanya Malaysia yang keberatan. Hal itu harus disepakati negara-negara ASEAN lainnya yang juga terdampak, seperti Singapura. Kita harus mengirimkan protes diplomatik yang sangat jelas," kata Syed Saddiq.
Dia bahkan mengusulkan agar Indonesia diperlakukan sebagai pihak yang dikucilkan di kawasan jika dinilai tidak cukup serius mengatasi persoalan tersebut.
"Anda perlu memperlakukan mereka sebagai pihak yang dikucilkan di kawasan," ujarnya.
Pernyataan itu merupakan usulan Syed Saddiq sebagai anggota parlemen Malaysia, bukan pengumuman resmi bahwa pemerintah Malaysia atau ASEAN telah memutuskan menjatuhkan sanksi terhadap Indonesia.
Syed Saddiq Usul Tekanan Finansial
Selain mendorong protes diplomatik, Syed Saddiq mengusulkan Malaysia dan Singapura menggunakan pengaruh ekonomi untuk menghentikan aliran pendanaan kepada perusahaan yang terlibat dalam pembakaran lahan di Indonesia.
"Putus akses mereka. Hantam dompet mereka," kata Syed Saddiq.
Dia juga mengajak masyarakat Malaysia menggunakan daya beli mereka untuk menekan perusahaan yang dinilai berkontribusi terhadap masalah kabut asap.
Menurutnya, penanganan persoalan tersebut tidak seharusnya hanya bergantung pada pemerintah. Masyarakat dan pelaku ekonomi juga dinilai dapat ikut mendorong perusahaan agar mematuhi aturan lingkungan.
Meski demikian, Syed Saddiq menegaskan bahwa perusahaan Malaysia yang terbukti terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan juga harus ditindak.
OlehMudhofir AbdullahMAHKAMAH Konstitusi (MK) tidak terhindar dari kritik publik pascaputusan Nomor 01/PHPU.PRESXXIV/2026, utamanya dari p
OPINI
PADANGSIDIMPUAN Seorang siswi kelas 5 sekolah dasar (SD) berinisial RZW ditemukan meninggal dunia di lingkungan sekolahnya di Desa Purwoda
PERISTIWA
KUALA LUMPUR Anggota parlemen Malaysia Syed Saddiq Syed Abdul Rahman mengusulkan agar negaranegara ASEAN mengajukan protes diplomatik kep
INTERNASIONAL
MEDAN Kualitas udara di Kota Medan masuk kategori sangat tidak sehat pada Kamis (15/10/2026) pagi akibat sebaran kabut asap yang meluas di
PERISTIWA
LABUHANBATU Video yang memperlihatkan massa mendatangi kantor PT Milano di Desa Sei Nahodaris, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanba
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Harga emas Antam hari ini, Kamis (15/10/2026), kembali turun. Berdasarkan harga yang tercantum di laman Logam Mulia pukul 09.30 WI
EKONOMI
SERDANG BEDAGAI Kecelakaan beruntun yang melibatkan angkutan umum (angkot) KUPM dan dua truk terjadi di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) M
PERISTIWA
JAKARTA Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menghormati proses hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait du
NASIONAL
MEDAN Polda Sumatera Utara (Sumut) menggerebek lokasi yang diduga menjadi tempat peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Gang Jati, Kelura
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Suroso Isnandar resmi ditunjuk sebagai Direktur Utama (Dirut) PT PLN (Persero), menggantikan Darmawan Prasodjo melalui Rapat Umum
NASIONAL