OTT KPK di Sukoharjo Berujung Penetapan 3 Tersangka, Bupati dan Dua Pejabat Terjerat
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) terus menunjukkan komitmennya dalam upaya eliminasi tuberkulosis (TBC) dengan meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota segera membentuk Tim Percepatan Penanggulangan TBC dan menyusun Rencana Aksi Daerah.
Hal ini ditegaskan Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Togap Simangunsong, saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Penanganan TBC se-Sumut secara daring dari Kantor Gubernur Sumut, Jumat (22/8/2025).
"Kami minta setiap bupati dan wali kota segera membentuk tim percepatan serta menyusun rencana aksi yang konkret. Ini harus menjadi komitmen bersama dan masuk dalam dokumen RPJMD kabupaten/kota," ujar Togap.
Togap menekankan pentingnya pendekatan desa siaga dalam penanganan TBC. Setiap desa diharapkan dapat berperan aktif dalam skrining dan penemuan kasus TBC di wilayahnya masing-masing.
"Eliminasi TBC bukan hanya tugas Dinas Kesehatan. Ini pekerjaan multisektor. Semua pihak, termasuk organisasi perangkat daerah dan masyarakat di tingkat desa, harus terlibat," tegas Togap.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Sumut, Faisal Hasrimi, mengungkapkan bahwa dari total 33 kabupaten/kota di Sumut, baru 8 daerah yang telah memiliki rencana aksi dan 17 daerah yang memiliki SK Tim Percepatan Penanganan TBC.
"Kami mendorong daerah yang belum melengkapi keduanya agar segera melakukannya. Karena percepatan eliminasi TBC tidak bisa ditunda lagi," katanya.
Faisal menjelaskan beberapa strategi utama percepatan eliminasi TBC, mulai dari penemuan kasus, perluasan terapi pencegahan, peningkatan akses layanan kesehatan, hingga penguatan sistem surveilans.
"Eliminasi TBC adalah kerja bersama. Harus ada gerakan kolaboratif lintas sektor agar target nasional bisa tercapai," tambahnya.
Pemprov Sumut menargetkan TBC bisa dieliminasi secara bertahap melalui pendekatan komprehensif, inklusif, dan berkelanjutan.*
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasa
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH BESAR Warga Gampong Lam Lumpu, Kecamatan Pekan Bada, bergotong royong membersihkan lingkungan di sekitar kantor keuchik sebagai persia
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 45 Tahun 2026 yang mengatur pembebas
EKONOMI
JAKARTA Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjadwalkan pembacaan putusan gugatan praperadilan yang diajukan Roy Suryo terkait penetapan dir
NASIONAL
JAKARTA Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatatkan kinerja positif sepanjang perdagangan 610 Juli 2026. Bursa Efek Indonesi
EKONOMI
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menegakkan hukum secara adil tanpa pandang bulu. Menurutnya, hukum harus ber
NASIONAL
KARAKAS Jumlah korban meninggal dunia akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela pada 24 Juni 2026 terus bertambah. Hingga
INTERNASIONAL
JAKARTA Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) kembali mengalami kenaikan pada perdagangan Sabtu (11/7/2026). Berdasarkan pemba
EKONOMI
JAKARTA Harga sejumlah komoditas pangan di tingkat pedagang eceran nasional masih mengalami pergerakan. Berdasarkan data Pusat Informasi
EKONOMI
MEDAN Pengamat politik Sumatera Utara, Shohibul Anshor Siregar, menilai komitmen pemberantasan korupsi pada masa pemerintahan Presiden Pr
NASIONAL