Pemerintah Perkuat JKP, Menaker: Negara Hadir Saat Pekerja Kehilangan Pekerjaan
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah terus memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja
NASIONAL
MEDAN — Program Berobat Gratis (Probis) hanya dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP), terus mendapat sambutan tinggi masyarakat sejak resmi berlaku di Sumut pada 1 Oktober 2025.
Hal ini dibenarkan Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumut, dr. Nelly Fitriani, dalam Podcast BUKA-BUKAAN bitvonline.com, Senin (17/11/2025) yang ditayangkan di chanel youtube.com @bitv.
dr. Nelly Fitriani menjelaskan, program yang merupakan inisiatif Universal Health Coverage (UHC) Pemprov Sumut ini, memang dirancang untuk mempermudah akses layanan kesehatan bagi masyarakat.
Baca Juga:
Dengan demikian, dapat dipastikan tidak ada lagi warga yang terhambat mendapat layanan kesehatan karena status kepesertaan BPJS yang bermasalah.
11 RIBU PASIEN SUDAH MENGGUNAKAN PROBIS
Karena itu, lanjut dr Nelly Fitriani, sejak awal Oktober 2025, lebih dari 11.000 warga Sumut sudah memanfaatkan Probis.
Tingginya animo masyarakat menggunakan layanan Kesehatan Probis ini, menurut dr Nelly Fitriani, menyebabkan terjadinya peningkatan yang signifikan okupansi tempat tidur, terutama di Kelas III.
"Ini menunjukkan bahwa program ini sangat dibutuhkan masyarakat. Namun memang di beberapa rumah sakit, Kelas III sudah cukup padat," ungkap dr. Nelly.
AKTIVASI BPJS OTOMATIS UNTUK PESERTA MENUNGGAK
Lebih jauh dr Nelly Fitriani menguraikan, sebenarnya, Probis bertujuan mengaktifkan kepesertaan BPJS masyarakat yang menunggak atau yang sama sekali belum terdaftar.
Meski seseorang bukan sebagai peserta BPJS Kesehatan, atau status kepesertaan BPJS Kesehatannya tidak aktif lagi karena menunggak, tegas dr. Nelly Fitriani, namun masyarakat tetap bisa mendapatkan pelayanan kesehatan cukup hanya dengan membawa KTP.
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah terus memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja
NASIONAL
JAKARTA Bareskrim Polri menyita aset senilai Rp 15,3 miliar milik keluarga bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin. Penyitaan terse
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menyampaikan permintaan maaf kepada publik terkait pern
NASIONAL
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) bergerak cepat menindaklanjuti viralnya video yang memperlihatkan seorang personel
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Keluarga almarhumah Khoiriah Harahap di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menolak penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa industri ekstra
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Mukhtaruddin Ashraff Abu, suami Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, dalam penyidikan ka
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution resmi menetapkan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Sistem Penerima
PENDIDIKAN
JAKARTA Solidaritas antardaerah dalam upaya pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Pulau Sumatra terus menunjukkan penguatan. Pemeri
NASIONAL
JAKARTA Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel Ebenezer menyatakan akan menggugat Komisi Pemberantasa
HUKUM DAN KRIMINAL